Menakar Kekuatan Duet Pramono-Rano di Pilkada DKI

MerahPutih.com - Kehadiran duet Pramono Anung-Rano Karno memberi angin segar dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024. Pengamat Komunikasi Politik Benny Susetyo menilai keduanya memiliki latar belakang berbeda, tetapi saling melengkapi.

Benny mengungkapkan Pramono merupakan politikus senior PDIP sekaligus Sekretaris Kabinet hampir 10 tahun, sedang Rano mantan Gubernur Banten, Anggota DPR, dan juga seniman.

Pramono dianggap Benny memiliki keahlian dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik sebagai seorang birokrat yang berpengalaman. Untuk Jakarta, dia melihat kemampuan Pramono ini sangat penting, mengingat kompleksitas administrasi dan birokrasi di ibu kota yang penuh dengan tantangan.

“Pramono saya lihat mengerti betul bagaimana memanfaatkan potensi birokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan,” kata Benny di Jakarta, Kamis (29/8).

Baca juga:

Pramono Anung Diprediksi Bakal Jadi Jembatan Rekonsiliasi Jokowi-Megawati

Menurut dia, Pramono juga memiliki kemampuan untuk membangun konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan. “Ini sangat berguna dalam memimpin sebuah kota sebesar Jakarta, di mana berbagai kepentingan bersaing untuk mendapatkan perhatian,” ungkap Romo Benny, sapaan akrabnya.

Di sisi lain, Benny menilai Rano membawa sesuatu yang tidak kalah penting dengan pengalamannya sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur Banten memberinya pemahaman mendalam tentang pemerintahan daerah. Menurutnya, Rano gubernur Banten menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengalaman ini memberikan Rano wawasan praktis tentang apa yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah provinsi, yang dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih besar di Jakarta,” ungkap Stafsus Ketua Dewan Pengarah BPIP itu.

Baca juga:

Kepiawaian Lobi Politik Pramono Anung Elemen Kejutan Pilkada DKI

Romo Benny yakin kombinasi antara Pramono Anung yang berpengalaman dalam birokrasi dan Rano Karno yang dekat dengan masyarakat adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan.

“Bersama-sama, mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan positif bagi Jakarta, terutama dalam hal menggabungkan efisiensi birokrasi dengan kebijakan yang berorientasi pada rakyat,” tandas rohaniwan Katolik itu. (Knu)