Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPR menilai, membludaknya penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali membuka izin operasi berbagai jenis moda transportasi karena lemahnya koordinasi.
Terutama koordinasi PT Angkasa Pura dengan pihak maskapai dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga protokol corona tidak sungguh-sungguh dilakukan.
Baca Juga:
Buntut Membludaknya Penumpang di Bandara Soetta, Kemenhub Bakal Sanksi Maskapai
Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan, membludaknya penumpang di Bandara Soetta jelas akibat ketidaksiapan Angkasa Pura dalam mengantisipasi lonjakan penumpang pasca dibolehkannya penerbangan oleh Kemenhub.
Hal ini bisa jadi dipicu oleh lemahnya koordinasi antara maskapai, pihak bandara dan tim kesehatan.
"Terlebih protokol kesehatan diabaikan," kata Baidowi kepada wartawan, Jumat (15/5).
Baidowi menjelaskan, Komisi VI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini.
"Pun demikian dengan BUMN Transportasi ASDP, DAMRI, PPD, PT KAI untuk mengantisipasi hal serupa," sambungnya.
Pria yang akrab disapa Awiek ini melihat, begitu banyaknya warga yang mengantongi surat tugas untuk berpergian keluar kota ini patut dicurigai sebagai siasat untuk pergi mudik.
Sehingga, hal ini patut ditelusuri oleh aparat keamanan.
"Persoalan tersebut ditambah dengan beredarnya jual beli surat sehat dari pihak tertentu, membuktikan bahwa ada oknum yang berusaha mengambil keuntungan di balik persoalan ini," terang Awiek.
Pihaknya khawatir penumpukan penumpang di bandara, stasiun, maupun terminal bus dapat berpotensi menjadi klaster penularan virus corona.
Agar kejadian serupa tak kembali terjadi, ia meminta protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin.
"Membeludaknya jumlah orang yang melakukan perjalanan berpotensi menjadi pemicu penyebaran COVID-19. Karena itu, kontrol kesehatan harus benar-benar dilakukan secara ketat tidak sekadar memenuhi syarat formalitas saja," tutur dia.
Baca Juga:
Lalu selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memang mewajibkan masyarakat memiliki surat keterangan sehat dan surat tugas apabila ingin bepergian.
Awiek menyayangkan, maraknya orang-orang yang memanfaatkan situasi dengan menjual surat keterangan sehat COVID-19 lewat e-commerce.
"Persoalan tersebut ditambah dengan beredarnya jual beli surat sehat dari pihak tertentu, membuktikan bahwa ada oknum yang berusaha mengambil keuntungan di balik persoalan ini," ujar dia. (Knu)
Baca Juga:
Penumpukan Penumpang di Bandara Soetta Gegara Kebijakan Menhub Longgarkan Transportasi
