Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta agar hak rakyat untuk memilih pemimpin diberikan seluasnya, dan jangan ada tembok kekuasaan yang berusaha menghalangi kontestasi demokratis di Pilkada 2024. Presiden ke-5 RI ini mengatakan ia mencermati fenomena yang berkembang, bahwa Pilkada dijadikan momentum 'Unjuk Kekuasaan'.
Sebagai Presiden yang mengeluarkan aturan soal pemilihan langsung, Megawati mengatakan ia punya banyak pengalaman menyangkut praktik memberikan hak seluasnya kepada rakyat untuk memiilih. Saat pertama kali dipraktikkan di pemilu 2004, Megawati kalah dalam pemilu.
"Saya ini penanggung jawab pemilu langsung. Dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tetapi netral," kata Megawati dalam pidatonya usai pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
"Saya ingat waktu itu, MK (Mahkamah Konstitusi) ketuanya Pak Jimly nanya ke saya. Apakah mau gugat (hasil pemilu langsung) apa tidak? (saya jawab) Tidak lah. Kalau gugatan, mau berapa lama lagi? Karena bagi saya, yang penting rakyat sudah terpenuhi mendapatkan haknya memilih. Tidak seperti jaman sebelumnya (pilpres dengan sistem) perwakilan (di MPR)," tambahnya.
Baca juga:
Megawati Minta Anies Nurut Kalau Mau Didukung PDIP di Pilkada DKI
Menurut Megawati, hingga saat ini, belum ada rakyat yang ingin mengubah sistem pemilihan langsung itu. Karena itu, jangan sampai hak rakyat tersebut berusaha dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan.
"Nah sekarang, apakah rakyat mau dibodohi lagi? Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu yang sebenarnya," kata Megawati.
Pernyataan tersebut disampaikannya karena melihat berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan, karena dukungan terhadap calon tertentu.
"Bayangkan. Sekarang gile. Mbok udah lah. Udah mau selesai (kekuasaannya), ya selesai saja," kata Megawati.
Dijelaskan Megawati, fenomena ini nampak jelas di Jakarta, Banten, Jawa tengah, Jawa Timur, Sumatera utara, dan lain-lain. Tampilnya kekuasaan tersebut ditangkap oleh MK, hingga lahirlah Keputusan No. 60 dan 70 tahun 2024.
Baginya, keputusan ini menjadi “Angin Segar Demokrasi”, dimana banyak yang mengucapkan syukur dan menilai adanya campur tangan Tuhan yang menguatkan hati nurani hakim MK.
Baca juga:
"Hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen masyarakat, termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tergerak nuraninya untuk menyelamatkan demokrasi. Indonesia kini menghadapi persoalan yang begitu serius, darurat konstitusi," ujar Megawati.
Lebih jauh, Megawati mengatakan dirinya mengapresiasi keberanian para hakim MK di dalam mengambil keputusan tersebut. Baginya, di tengah kegelapan demokrasi, kini menampakkan cahaya kebenaran yang membangkitkan jiwa-jiwa merdeka untuk berani bersuara.
Apa yang terjadi saat ini oleh Bung Karno dikatakan bahwa “Rakyat kini menyusun barisan bersama-sama dengan mataharinya sejarah, sehingga kebenaran lah yang akan menang”.
"Atas keyakinan tersebut, meskipun saat ini muncul berbagai upaya untuk mengeliminasi keputusan MK, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, saya menegaskan untuk taat sepenuhnya pada keputusan MK," pungkasnya. (Pon)
