Megawati dan Jokowi Diklaim Sudah Bicara Soal Wacana Penundaan Pemilu

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus mengemuka kepublik,terutama setelah adanya klaim dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi jika menurut big data, mayoritas warga minta pemilu ditunda.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta semua pihak agar menghentikan wacana penundaan pemilu karena ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat.

Baca Juga:

APJII Dukung Penerapan E-Voting Pemilu 2024

"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," ujar Hasto di Jakarta, Senin (29/3).

Ia mengingatkan, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 pada 14 Februari, sehingga isu penundaan pemilu tidak perlu dibahas lagi

"Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya.

Hasto mengatakan, komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Megawati juga, kata Hasto, menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, penolakan penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan menggunakan kerangka berpikir negarawan.

"Bahwa penolakan itu adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini," katanya pada diskusi daring bertajuk "Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil".

LaNyalla mengatakan, bangsa Indonesia telah sepakat bahwa masa jabatan Presiden hanya 5 tahun dan maksimal dua periode. Bukan tiga atau empat periode.

"Pemilu adalah suatu mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali dan bukan 7 tahun atau 8 tahun. Ini prinsip. Meskipun kekompakan partai politik bisa mengubah konstitusi, prinsip ini adalah amanat kebangsaan," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi