Pilpres 2019

Mayoritas Pemilih Muslim Ragu Pilih Jokowi, Ini Saran Pengamat

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Februari 2018
Mayoritas Pemilih Muslim Ragu Pilih Jokowi, Ini Saran Pengamat

Direktur Median Rico Marbun. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Hasil riset Media Survei Nasional (Median) yang digelar awal Februari 2018 menemukan banyaknya komunitas muslim yang masih ragu menjatuhkan pilihan pada Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Tercatat, sebesar 67,4 persen pemilih alternatif beragama Islam belum menjatuhkan pilihan kepada Jokowi.

Namun, di pihak lain, komunitas non muslim menjadi penyumbang terbesar suara Jokowi.

Menilai fenomena itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Median Rico Marbun mengingatkan agar Jokowi berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bersentuhan dengan komunitas muslim.

Pasalnya, menurut Rico, persepsi yang terbangun terkait persekusi dan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis muslim masih berlangsung. Jadi, bukan tidak mungkin melorotnya elektabilitas Jokowi Karana faktor ini.

"Saran saya itu dimulai dengan dalam tanda kutip (memperbaiki hubungan dengan aktivis Islam) karena publik mayoritas masih memandang ada upaya ini kan persepsi ya upaya kriminalisasi terhadap aktivis politik Islam," kata dia kepada awak media di bilangan Cikini Jakarta Pusat, Kamis (22/2).

Selanjutnya, ujar dia, Jokowi harus banyak sowan ke basis massa Parpol Islam atau komunitas massa Islam lainnya yang dinilai bersebrangan dengan pemerintah.

"Problemnya adalah basis-basis partai Islam yang didatangi Pak Jokowi ini bukan ke kelompok-kelompok yang tadi tapi justru basis lama yang memang itu pernah mendukung Ahok di Pilgub DKI," imbuhnya.

Dan terakhir, menurutnya bagi pendukung Jokowi yang kerap bermedsos ria untuk tidak asal membalas dan membully netizen yang kontra Jokowi.

"Kalau kita bicara di medsos itu kan saling kritik saling caci tidak hanya dari pihak yang berseberangan terhadap Pak Jokowi banyak juga terhadap orang yang mengkritik Pak Jokowi diserang habis di media sosial juga banyak dicerca habis tapi orang- orangnya tidak pernah berurusan dengan itu," ucap dia.

Bisa jadi pengguna medsos yang mengkritik Jokowi tidak sama sekali terlibat dukung- mendukung dengan pasangan calon, sehingga akibat dibully, netizen pun antipati terhadap Jokowi.

"Itu kan dilihat dan di-record publik mungkin publik tidak berani bicara tetapi nanti pada saat pemilihan dia bicara di situ itu yang lebih bahaya sebenarnya," pungkas Rico Marbun.(Fdi)

#Pilpres 2019 #Elektabilitas Presiden Jokowi #Pengamat Politik #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan