Masyarakat Tolak Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Cirebon


Sejumlah masyarakat saat menandatangi spanduk Deklarasi Cirebon Bebas Batubara, Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (2/6) sore. (Foto: MerahPutih/Irm)
MerahPutih Nasional - Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat Kota Cirebon yang berdomisili di sekitar kawasan kerja PT Pelindo II Cabang Cirebon menggelar aksi deklarasi Cirebon Bebas Batu Bara di gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (2/6) sore.
Tak hanya itu, sejumlah aktivis dan masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Masyarakat Cirebon itu mengajak anggota legislatif dan eksekutif turut mendukung gerakan deklarasi tersebut. Kordinator aksi Zaenal Mutaqin menyampaikan di hadapan sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon bahwa Forum Masyarakat Cirebon meminta agar aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon ditutup secara total.
Pasalnya, hingga saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan pernyataan untuk aktivitas bongkar muat batu bara diberhentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan. "Kita sepakat bahwa batu bara adalah energi yang kotor. Kami menginginkan batu bara hilang dari Cirebon," tegasnya.
Menurutnya, adanya aktivtas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon hanya merugikan masyarakat sekitar. Selain debu batu bara yang menyebabkan polusi udara, sambung Zaenal, batu bara juga berimbas pada kesehatan masyarakat. Nelayan pun dibuat kelimpungan. Lantaran lingkungan perairan yang semakin kotor. Imbasnya, hasil tangkapan laut, seperti rebon (udang) semakin menyusut.
"Pendapatan nelayan makin hilang. Rebon kita juga makin hilang. Artinya, Cirebon kehilangan identitasnya, dan kini menjadi kota yang kotor akibat debu batu bara yang ditimbulkan," jelasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah kota menolak dimasukannya terminal aktivitas bongkar muat batu bara di Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Cirebon yang saat ini masih digodok.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon Didi Sunardi mengatakan, saat ini DPRD masih konsisten untuk menolak adanya bongkar muat batu bara di Cirebon. "Sembilan fraksi yang ada di DPRD sudah sepakat menolak. Kita sudah mengawal hingga ke Kemenhub. Hasilnya penutupan sementara ini," kata politisi PDIP itu.
Didi menegaskan, DPRD Kota Cirebon juga akan mengupayakan agar Cirebon bebas dari batu bara, dengan terus mengawal perkembangan RIP dan tetap menolak adanya aktivtas bongkar muat batu bara jika dimasukan dalam RIP. (Irm)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Produksi Melebihi Rencana Kerja, 190 Izin Perusahaan Tambang Ditangguhkan

Angkut 37,4 Juta Ton Batu Bara, KAI Jaga Ketahanan Energi untuk 158 Juta Penduduk Jawa dan Bali

PT KAI Terima 10 Unit Dari 55 Lokomotif Buat Amerika Buat Angkut Batu Bara

Pemerintah Masih Cari Lahan Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah

PKPU PT Bara Prima Mandiri Cerminkan Risiko Sistemis dalam Investasi Tambang

Lagi-Lagi Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam, Pelindo: Terjadi di Luar Jam Pelayanan

KPK Dalami Ahmad Ali soal Dugaan Gratifikasi Metrik Ton Batu Bara dari Rita Widyasari

Prabowo Berencana Hentikan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara dan Fosil

Pemerintah Susun Peta Jalan Pensiunkan 13 PLTU Batu Bara

Negara-Negara G7 Sepakat Tutup PLTU Batu Bara Sebelum 2035
