Masyarakat Bisa Laporkan Rekam Jejak Capim KPK ke DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 04 September 2019
Masyarakat Bisa Laporkan Rekam Jejak Capim KPK ke DPR

Ketua Komisi VII DPR RI Ace Hasan Syadzily. FOTO/golkar.or.od

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan masyarakat bisa melaporkan rekan jejak calon pimpinan (Capim) KPK kepada DPR.

Menurutnya, pelaporan rekam jejak 10 capim KPK yang sudah diserahkan pansel ke Presiden Jokowi bisa menjadi bahan masukan parlemen dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Juga

Riwayat Sepak Terjang 10 Calon Bos KPK Tersisa

"Masyarakat dapat menyampaikan kepada DPR RI tentang rekam jejak masing-masing Capim KPK tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/9)

Ace Hasan
Ketua Komisi VII DPR RI Ace Hasan Syadzily. FOTO: ANTARA

Ketua DPP Golkar ini menjelaskan uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan DPR secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memilih Pimpinan KPK yang kompeten dan berintegritas.

Baca Juga

Terima 10 Nama Capim KPK, Jokowi : Akan saya Koreksi

Terkait 10 nama Capim KPK yang telah diserahkan Pansel kepada Presiden Jokowi, Ace menyatakan partainya mempercayakan seluruhnya kepada Pansel.

"Kita percayakan kepada Pansel yang telah bekerja melakukan seleksi terhadap Capim KPK," ujar dia.

Baca Juga

Berikut 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi

Sebelumnya, Tim Pansel telah menyerahkan 10 nama Capim KPK kepada Presiden. Selanjutnya Presiden Jokowi akan menyerahkan nama-nama itu kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and propper test)

Kesepuluh nama tersebut adalah:

1. Alexander Marwata (komisioner KPK 2014-2019)

2. Firli Bahuri (Polri)

3. I Nyoman Wara (auditor BPK)

4. Johanis Tanak (Jaksa)

5. Lii Pintauli Siregar (Advokat)

6. Luthfi K Jayadi (Dosen)

7. Nawawi Pamolango (Hakim)

8. Nurul Ghufron (Dosen)

9. Roby Arya Brata (Pegawai Sekretaris Kabinet)

10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan). (*)

#Capim KPK #Pansel KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
PBHI Endus Uji Capim KPK Sekadar Formalitas
Julius memandang lima orang pimpinan dan dewan pengawas KPK yang ditetapkan DPR malah punya rekam jejak buruk
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 November 2024
PBHI Endus Uji Capim KPK Sekadar Formalitas
Indonesia
Profil & Jejak Kontroversial Johanis Tanak, Petahana Bos KPK yang Mau Hapus OTT
Mantan Jaksa Johanis Tanak kembali terpilih menjadi pimpinan KPK
Wisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
Profil & Jejak Kontroversial Johanis Tanak, Petahana Bos KPK yang Mau Hapus OTT
Indonesia
Profil Agus Joko Pramono, Profesor BPK Calon Pimpinan KPK Terpilih
Meski menjadi petinggi di BPK, Agus ternyata memiliki karier panjang di dunia akademisi.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
Profil Agus Joko Pramono, Profesor BPK Calon Pimpinan KPK Terpilih
Berita Foto
Komisi III DPR Pilih Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Anggota Komisi III DPR Arzetti Bilbina membaca surat suara saat pemilihan Pimpinan KPK periode 2024-2029 oleh Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Didik Setiawan - Kamis, 21 November 2024
Komisi III DPR Pilih Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Indonesia
Sepak Terjang Reserse Bintang 3 Calon Ketua KPK Baru Komjen Setyo Budiyanto
Komjen Setyo Budiyanto terpilih menjadi calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru periode 2024-2029 berdasarkan hasil voting di Komisi III DPR, Kamis (21/11).
Wisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
Sepak Terjang Reserse Bintang 3 Calon Ketua KPK Baru Komjen Setyo Budiyanto
Indonesia
DPR Tetapkan 5 Capim KPK, Komjen Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua
Komjen Setyo Budiyanto yang terakhir menjabat sebagai Inspektorat Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertanian (Kementan) terpilih dengan suara terbanyak menjadi calon Ketua KPK.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
DPR Tetapkan 5 Capim KPK, Komjen Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua
Indonesia
Benny Mamoto Usulkan OTT Diatur dalam UU Khusus Agar Tak Bermasalah
OTT biasanya diawali dengan penyadapan dan menunggu hingga transaksi selesai dilakukan. Setelah uang diserahkan, barulah penangkapan dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 November 2024
Benny Mamoto Usulkan OTT Diatur dalam UU Khusus Agar Tak Bermasalah
Indonesia
Fit and Proper Test Calon Dewas KPK, Mirwazi: Pimpinan KPK Merasa Paling Hebat
Mirwazi menilai ego tersebut membuat pimpinan dan Dewas KPK kerap miss komunikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 November 2024
Fit and Proper Test Calon Dewas KPK, Mirwazi: Pimpinan KPK Merasa Paling Hebat
Indonesia
Capim KPK Ibnu Basuki Dicecar soal Larang Wartawan Liput Sidang Kasus e-KTP
Ibnu dicecar oleh anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 November 2024
Capim KPK Ibnu Basuki Dicecar soal Larang Wartawan Liput Sidang Kasus e-KTP
Indonesia
Johanis Tanak Beberkan Strategi Mencegah Korupsi saat Jalani Fit and Proper Test
UU Tipikor hanya mengatur mekanisme penindakan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 November 2024
Johanis Tanak Beberkan Strategi Mencegah Korupsi saat Jalani Fit and Proper Test
Bagikan