Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif menelusuri praktik politik uang dalam pencalonan kepala daerah jelang batas akhir pendaftaran Pilkada 2018.
Meskipun belum pernah terbukti sebelumnya, Dahnil menduga aroma politik uang selalu mewarnai dalam pencalonan kepala daerah oleh partai politik.
"Aroma transaksi jual beli perahu partai politik agaknya tercium, mohon maaf, bak 'kentut' baunya tercium tapi tidak mudah menelusuri wujudnya, maka agaknya Kepolisian dan KPK melalui satgas antipolitik uang harusnya bisa menelusuri," kata Dahnil dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Selasa (9/1).
Menurut pendiri Madrasah Antikorupsi ini, sangat mungkin bila praktik politik uang sudah dimulai pada proses dukungan partai. Harganya pun bervariasi sesuai keadaan masing-masing daerah.
Terlebih banyak calon kepala daerah usungan parpol yang bukan merupakan kadernya sendiri. Hal ini pun disebutnya bukan pepesan kosong belaka.
"Naif, bila partai politik yang dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon gubernur, bupati atau walikota yang bukan kadernya secara gratis, bahkan kadernya sendiri tidak jarang dugaan uang perahu harus disediakan pun sudah menjadi rahasia umum," bebernya.
Karena itu, ia pun beranggapan, tak ada salahnya jika KPK maupun kepolisian lebih aktif menelusuri dugaannya itu. Sebab, pada akhirnya praktik politik uang seperti dijelaskannya di atas merupakan awal dari praktik korupsi oleh sejumlah pejabat negara, khususnya kepala daerah.
"Demokrasi kita dibajak oleh politik uang, mereka yang potensial terkubur bila tidak mampu menyediakan uang perahu yang cukup. Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik uang perahu ini," pungkasnya. (Pon)
