Massa Masih Segel Kantor Dispendasbud Mimika

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 04 Juli 2017
Massa Masih Segel Kantor Dispendasbud Mimika

Gedung Pemerintahan Kabupaten Mimika. (mimikakab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Puluhan guru honor di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika hingga Selasa (3/7) masih menyegel pintu-pintu masuk kantor itu.

Salah satu koordinator aksi demonstrasi guru honorer itu Ignasius Rudin mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyegelan hingga dana insentif mereka dibayarkan oleh Kepala Dispendasbud Mimika Jenny O Usmanny.

"Tidak ada negosiasi-negosiasi lagi, kami tidak mau negosiasi. Tidak ada yang boleh buka gembok pintu," kata Ignasius pula, Selasa.

Akibat aksi gembok pintu tersebut, aktivitas dan pelayanan di kantor Dispendasbud hingga Selasa siang ini masih lumpuh. Kantor Dispendasbud Mimika sejak Senin (3/7) disegel para guru honorer yang meminta agar hak mereka segera diberikan.

Negosiasi yang tidak berujung pada jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak, menimbulkan kekecewaan para guru.

Pada kantor Dispendasbud hari ini terlihat sejumlah pegawai negeri dan honorer hanya berdiri saja di halaman dan tidak dapat beraktivitas di dalam kantor.

Sekretaris Dispendasbud Mimika Anton Bukaleng mengakui bahwa akibat dari aksi segel pintu kantor tersebut, maka sejumlah pelayanan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Kendati demikian, ia mengaku juga tidak dapat memaksa massa untuk membuka segel. Hal itu menurut Anton bukanlah kewenangannya.

"Saya juga bawahan di sini, kami juga berharap agar Kepala Dispendasbud sendiri yang bisa berbicara dengan massa, sehingga persoalan ini ada jalan keluarnya," kata Anton.

Anton juga mengharapkan penyegelan kantor itu, tidak menjadi alasan pegawai untuk menambah libur atau dengan sengaja tidak datang berkantor.

"Pelayanan kepada masyarakat tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga tidak menjadi alasan tidak berkantor," ujarnya lagi.

Sumber: ANTARA

#Guru Honorer #Demo Guru Honorer #Mimika
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Kemendikdasmen membantah adanya isu PHK massal guru honorer. Hal itu terungkap seiring terbitnya SE Nomor 7 Tahun 2026.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Bagikan