Headline

Masihkah Demokrasi Jadi Sistem Pemerintahan Terbaik di Indonesia? Berikut Hasil Surveinya

Eddy FloEddy Flo - Senin, 24 September 2018
Masihkah Demokrasi Jadi Sistem Pemerintahan Terbaik di Indonesia? Berikut Hasil Surveinya

Pemaparan hasil survei terkait persepsi publik terhadap demokrasi, toleransi dan korupsi di Indonesia (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei nasional bertajuk "Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi dan Intoleransi di Indonesia. Hasilnya, dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi semakin meningkat.

"Dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi meningkat sebagai sistem pemerintahan yang terbaik," kata Peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Burhan mengungkapkan, mayoritas warga (83 persen) berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik. Angka itu terus meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 76 persen.

Burhanuddin Muhtadi
Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi (MP/Ponco Sulaksono)

Meski demikian, kata Burhan, angka itu masih di bawah capaian beberapa negara seperti Korea Selatan dan negara-negara Eropa Barat yakni sebesar 87 persen.

"Kepuasan pada demokrasi cenderung naik mungkin karena momen pemilu," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Burhan, dalam survei tersebut juga menunjukan kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi tergolong tinggi yaitu sebesar 73 persen.

"Bulan Agustus 2018 sebesar 73 persen menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya misalnya di Agustus 2017 sebesar 70 persen dan 2016 sebesar 68 persen," jelas Burhan.

Menurut Burhan, naik turunnya kepuasan publik terhadap jalannya demokrasi tergantung pada kinerja pemerintah dalam mendukung terwujudnya demokrasi.

"Mayoritas warga juga setuju dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia (90 persen). Jumlahnya relatif sama dengan tahun 2017 lalu," pungkasnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada agustus 2018 dengan sampel 1520 responden yang dipilih dengan metode multi stage random sampling. Margin of error dalam survei ini sebesar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditahan Kejaksaan Agung

#Hasil Survei #Khalifah #Toleransi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Menkeu Purbaya Mengguncang Media Sosial: Dari Kritik Cukai Rokok Sampai Ajak Gen Z Kaya, Penilaian Positif Tembus 83,7 Persen
?IDSIGHT melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial (Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok) pada akun milik menteri/kepala badan atau kementerian selama rentang waktu 24 September hingga 3 Oktober 2025.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Mengguncang Media Sosial: Dari Kritik Cukai Rokok Sampai Ajak Gen Z Kaya, Penilaian Positif Tembus 83,7 Persen
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Tradisi
Tradisi Yaa Qowiyyu Klaten, Ribuan Warga Berebut Gunungan Apem
Tradisi sebaran apem Yaa Qowiyyu merupakan peninggalan leluhur yang perlu dilestarikan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 09 Agustus 2025
Tradisi Yaa Qowiyyu Klaten, Ribuan Warga Berebut Gunungan Apem
Bagikan