Headline

Masihkah Demokrasi Jadi Sistem Pemerintahan Terbaik di Indonesia? Berikut Hasil Surveinya

Eddy FloEddy Flo - Senin, 24 September 2018
Masihkah Demokrasi Jadi Sistem Pemerintahan Terbaik di Indonesia? Berikut Hasil Surveinya

Pemaparan hasil survei terkait persepsi publik terhadap demokrasi, toleransi dan korupsi di Indonesia (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei nasional bertajuk "Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi dan Intoleransi di Indonesia. Hasilnya, dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi semakin meningkat.

"Dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi meningkat sebagai sistem pemerintahan yang terbaik," kata Peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Burhan mengungkapkan, mayoritas warga (83 persen) berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik. Angka itu terus meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 76 persen.

Burhanuddin Muhtadi
Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi (MP/Ponco Sulaksono)

Meski demikian, kata Burhan, angka itu masih di bawah capaian beberapa negara seperti Korea Selatan dan negara-negara Eropa Barat yakni sebesar 87 persen.

"Kepuasan pada demokrasi cenderung naik mungkin karena momen pemilu," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Burhan, dalam survei tersebut juga menunjukan kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi tergolong tinggi yaitu sebesar 73 persen.

"Bulan Agustus 2018 sebesar 73 persen menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya misalnya di Agustus 2017 sebesar 70 persen dan 2016 sebesar 68 persen," jelas Burhan.

Menurut Burhan, naik turunnya kepuasan publik terhadap jalannya demokrasi tergantung pada kinerja pemerintah dalam mendukung terwujudnya demokrasi.

"Mayoritas warga juga setuju dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia (90 persen). Jumlahnya relatif sama dengan tahun 2017 lalu," pungkasnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada agustus 2018 dengan sampel 1520 responden yang dipilih dengan metode multi stage random sampling. Margin of error dalam survei ini sebesar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditahan Kejaksaan Agung

#Hasil Survei #Khalifah #Toleransi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Menkeu Purbaya Mengguncang Media Sosial: Dari Kritik Cukai Rokok Sampai Ajak Gen Z Kaya, Penilaian Positif Tembus 83,7 Persen
?IDSIGHT melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial (Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok) pada akun milik menteri/kepala badan atau kementerian selama rentang waktu 24 September hingga 3 Oktober 2025.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Mengguncang Media Sosial: Dari Kritik Cukai Rokok Sampai Ajak Gen Z Kaya, Penilaian Positif Tembus 83,7 Persen
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan