Masih Sakit, Edhy Prabowo Kembali Absen Rapat di DPR

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2020
Masih Sakit, Edhy Prabowo Kembali Absen Rapat di DPR

Menteri KKP Edhy Prabowo.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa pejabat tinggi kementerian, seperti Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono, serta Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti, masih tidak bisa hadiri rapat dengan DPR.

Pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/9), Menteri Edhy masih diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.

Sekjen KKP Antam Novambar dihadapan para politisi senayan, mendoakan agar yang sakit dapat segera disembuhkan.

Baca Juga:

Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19

Rapat kerja kali ini dalam rangka membahas penyesuaian rencana kerja anggaran (RKA) KKP tahun anggaran 2021 sesuai hasil pembahasan badan anggaran. Sebagaimana diketahui, KKP dalam pagu anggaran tahun 2021 adalah sebanyak Rp6,65 triliun.

Sejak 8 September lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar ini pertama kali tersiar di Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Edhy Prabowo
Menteri KKP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)

Kala itu, anak buah Prabowo Subianto itu baru melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku. Setelah itu, Edhy tidak lagi menjalani aktivitas rutin seperti biasanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan dirinya juga mendapat informasi Edhy Prabowo terpapar COVID-19.

"Saya dapat kabar dari staf KKP," kata Daniel kepada wartawan, Selasa (8/9)

Terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto yang awalnya ditangani oleh RS Polri Kramat Jati.

Baca Juga:

Gerindra: Hasil Tes Swab Edhy Prabowo Negatif

#KKP #Edhy Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Indonesia
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Indonesia
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Lokasi penangkapan kapal asing antara lain yakni dua kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, satu kapal China di Perairan Selatan Bali, dua kapal Filipina di Perairan Papua, serta satu kapal Filipina dan 21 rumpon di Bitung, Sulawesi Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Indonesia
Indonesia Sumbang 15 Persen Pasokan Tuna Dunia, Ini Alasannya
Data dari Badan Pangan Dunia (FAO) pada 2022 menunjukkan bahwa volume tangkapan tuna Indonesia mencapai 752.118 ton
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 April 2025
Indonesia Sumbang 15 Persen Pasokan Tuna Dunia, Ini Alasannya
Indonesia
KKP Janji Lanjutkan Pembongkaran Pagar Laut, Terhenti Karena Ramadan
Menurut Nugroho, salah satu kendala dalam pembongkaran adalah dasar bambu yang tertancap hingga kedalaman dua hingga tiga meter di bawah permukaan laut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 April 2025
KKP Janji Lanjutkan Pembongkaran Pagar Laut, Terhenti Karena Ramadan
Indonesia
Kades Diklaim Siap Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar, Minta Waktu 30 Hari. Tapi Denda Perusahaan Tidak Disebutkan
Trenggono tidak menyebutkan berapa jumlah denda administratif yang dikenakan kepada PT TRPN atas kasus pagar laut di Bekasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Februari 2025
Kades Diklaim Siap Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar, Minta Waktu 30 Hari. Tapi Denda Perusahaan Tidak Disebutkan
Indonesia
Kasus Pagar Laut Dilimpahkan ke Polisi, Pelaku Diklaim Bakal Bayar Denda Rp 48 Miliar
Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus tersebut hanya sebatas pemberian sanksi administrasi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Februari 2025
Kasus Pagar Laut Dilimpahkan ke Polisi, Pelaku Diklaim Bakal Bayar Denda Rp 48 Miliar
Bagikan