Kinerja DPR Masih Jauh dari Harapan Rakyat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 12 September 2017
Kinerja DPR Masih Jauh dari Harapan Rakyat

Sidang DPR RI (ISt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Center for Strategic And Internasional Studies (CSIS) merilis hasil riset terkait kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diselenggarakan pada 23 sampai 30 Agustus 2017 lalu.

Hasilnya, tak jauh berbeda, kinerja DPR dinilai masih jauh dari harapan rakyat. "Evaluasi publik terhadap kinerja DPR tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Peneliti CSIS Arya Fernandes di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Sebagian besar publik menilai anggota DPR belum serius melakukan tugasnya dalam bidang legislasi, anggaran dan kontrol terhadap pemerintahan.

"Publik menilai kinerja DPR rendah, dibawah 5 persen," katanya.

Hal itu dapat dilihat dari relasi DPR dengan konstituennya. Hanya sekitar 4,8 persen konstituen yang mengikuti kegiatan reses DPR, 4,4 persen pernah berkomunikasi dengan DPR dan 5,4 persen pernah menyampaikan pendapat secara langsung ke anggota DPR.

"Sebagian besar responden sekitar 90 persen mengatakan tidak pernah ada relasi dengan DPR," ujarnya.

Sekadar informasi, survei CSIS digelar pada 23 sampai 30 Agustus 2017. Menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden sekitar 1000 orang yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia, tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 3,1 persen. (Fdi)

Baca juga berita terkait hasil survei Center for Strategic And Internasional Studies di: Pemilu 2019, CSIS: AHY Bisa Jadi Kuda Hitam

#DPR #DPR RI #Survei #Hasil Survei
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Survei Kedai Kopi: Anak Muda Tegaskan Demo Cara Cara Efektif Sampaikan Aspirasi
Survei tersebut menunjukkan 65,9 persen responden menilai demonstrasi sebagai cara paling efektif untuk menyampaikan aspirasi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Survei Kedai Kopi: Anak Muda Tegaskan Demo Cara Cara Efektif Sampaikan Aspirasi
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan