Masih 6 Bulan, Ketum Projo Santai Belum Dapat Sinyal Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Maret 2024
Masih 6 Bulan, Ketum Projo Santai Belum Dapat Sinyal Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Ketua Umum relawan Projo yang juga Menkominfo Budi Arie Setiadi memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/10/2023). ANTARA/Indra Arief Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pro Jokowi atau Projo menjadi salah satu organisasi relawan yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pertarungan Pilpres 2024.

Saat mendukung Presiden Jokowi, organisasi ini menempatkan relawanya di posisi Komisari BUMN dan beberapa lembaga negara sebagai tenaga ahli atau staf khusus, termasuk Ketua Umum Projo) Budi Arie Setiadi yang menjadi menteri sebelumnya wamen.\

Baca juga:

Dua Alasan Projo Cabut Laporan, Permintaan Jokowi hingga Perubahan Sikap Butet

Saat pergantian kepemimpinan Presidem, Budi Arie mengaku siap dan legowo jika nanti tidak terpilih sebagai salah satu menteri di jajaran pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak papa (tidak jadi menteri) santai saja. Legowo," kata Budi saat ditemui usai jumpa pers di kantor Menko Polhukam RI, Selasa.

Sejauh ini, tegas ia, seluruh jajaran Projo tetap mendukung Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut telah dilakukan Projo dengan mempromosikan Prabowo-Gibran selama masa kampanye berlangsung.

Budi yang saat ini sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika juga belum mendapatkan sinyal penunjukan dirinya untuk kembali menjadi menteri di pemerintah Prabowo-Gibran.

Budi menegaskan jajaran menteri di kabinet masih terus bekerja membantu Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyelesaikan masa jabatan hingga Oktober 2024.

"Masih ada enam bulan tenang saja," katanya.

Pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Prabowo-Gibran dalam hitung cepat lembaga survei dipastikan memenangkan Pemilu 2024 dalam satu putaran. (*)

Baca juga:

Jokowi Suruh Projo Cabut Laporan, Butet Bilang Itu Teguran untuk Relawan Penjilat

#Pemilu #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan