Masa Reses, Komisi VIII Lakukan Kunker ke 3 Provinsi

Ana AmaliaAna Amalia - Sabtu, 06 Desember 2014
Masa Reses, Komisi VIII Lakukan Kunker ke 3 Provinsi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik- Komisi VIII DPR RI berencana akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga provinsi selama masa reses, yaitu ke Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Utara (Sumut). Kunjungan kerja akan dilaksanakan dari tanggal 7-12 Desember 2014.

"Seluruh anggota komisi VIII dibagi ke dalam tiga kelompok dan berangkat ke tiga provinsi tersebut. Kunjungan kerja tersebut adalah bagian dari tugas komisi untuk melihat secara langsung implementasi program mitra kerja secara langsung di lapangan," kata Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi merahputih.com, Sabtu (6/12).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan Pemilihan ketiga provinsi itu berkenaan dengan isu aktual terkait komisi VIII. Di Maluku Utara, rombongan komisi VIII khususnya akan meneliti kasus tunggakan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru-guru agama.

Selain itu, juga akan melihat penanganan bencana gempa yang baru-baru ini terjadi di sana. Begitu juga, melihat perkembangan IAIN di bawah Kementerian Agama.

"Kunjungan ke NTB difokuskan untuk melihat persoalan human trafficking yang belakangan marak terjadi di sana. Selain itu, juga akan dilihat dampak sosial terkait kenaikan BBM. Sekaligus melihat efektivitas KPS dalam menanggulangi dampak kenaikan BBM," kata Saleh menambahkan.

Bekas Ketua Pemuda Muhammadiyah menambahkan untuk kunjungan ke Sumatera Utara akan difokuskan untuk melihat penanganan korban bencana Sinabung.

Selain itu, rombongan akan melihat perkembangan perubahan IAIN menjadi UIN Sumut. Dan akan mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat miskin yang perlu mendapatkan bantuan kompensasi BBM.

"Secara umum, kunjungan kerja ini akan menemui mitra kerja yang ada di daerah, termasuk yang ada di kabupaten/kota. Dengan begitu, komisi VIII mendapatkan referensi langsung dalam menilai kinerja pemerintah. Referensi tersebut nanti akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja mereka," ungkap Saleh.

#Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Indonesia
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar), Abang Ijo Hapidin mengatakan, kedatangan Nina ke kediaman Jokowi untuk meminta restu bergabung dengan PSI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Bagikan