Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar sebagai buronan.
Diketahui, Izil bersama Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.
"KPK telah memasukan tersangka Izil Azhar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersama-sama Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh periode 2007-2012," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (26/12).
Menurut Febri, KPK telah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta bantuan mencari dan menangkap Izil.
Selain itu, KPK juga meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Izil untuk menginformasikannya kepada KPK.
"Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO tersebut harap menginformasikan keppada kantor KPK melalui Telepon (021)25578300 atau (021) 25578389,email:
[email protected] ,Faks: (021) 52892456 atau dapat menginformasikan pada kantor kepolisian setempat," jelasnya.
KPK sebelumnya telah mengultimatum Izil untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Penyerahan diri ini dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan proses hukum Izil. Namun, hingga saat ini, Izil tidak mengindahkan langkah persuasif KPK tersebut.
Febri kembali mengimbau Izil untuk menyerahkan diri dan menjalani proses hukum yang menjeratnya secara terbuka sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
"Jika ada bantahan, atau informasi tentang keterlibatan pihak lain terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Rp32,45 miliar tersebut, akan lebih baik jika disampaikan pada KPK sehingga dapat ditelusuri lebih lanjut," ucap Febri.
Febri menegaskan penanganan perkara yang dilakukan KPK, termasuk kasus yang menjerat Irwandi Yusuf dan Izil Azhar maupun pihak lain murni proses hukum semata.
KPK meyakini, korupsi yang terjadi di semua daerah, termasuk Aceh sangat merugikan masyarakat. Apalagi, Irwandi Yusuf diduga telah menyelewengkan dana otonomi khusus dan pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh.
"Untuk itu, kami berharap masyarakat Aceh dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama-sama ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang membelokkan isu proses hukum ini pada aspek politik karena jika hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat Aceh," paparnya.
Salah satu bukti penanganan perkara yang menjerat Irwandi murni proses hukum adalah divonisnya mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada 3 Desember 2018 lalu.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta lantaran terbukti menyuap Irwandi terkait dana Otsus Aceh.
"Hal tersebut berarti perbuatan Ahmadi menyuap Irwandi telah terbukti di persidangan. Ahmadi tidak melakukan banding terhadap putusan tersebut hingga berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Ahmadi dieksekusi ke Lapas Sukamiskin sejak tanggal 12 Desember 2018 untuk menjalani hukuman tersebut," pungkasnya. (Pon)
