Mantan Komisioner Komnas HAM: Sebentar Lagi Trias Politika Kita Selesai

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 14 Februari 2018
Mantan Komisioner Komnas HAM: Sebentar Lagi Trias Politika Kita Selesai

Suasana Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengesahan Revisi UU MD3 oleh DPR menuai reaksi publik. Sebab, dalam sejumlah perluasan pasal ditemukan adanya potensi menjadikan DPR sebagai lembaga "superbody."

Menilai hal itu, Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Manejer Nasution mengatakan, pengesahan UU MD3 merupakan kemunduran demokrasi.

Potensi menjadikan DPR sebagai lembaga antikritik semakin terbuka lebar dengan sahnya revisi UU tersebut.

"Saya kira wartawan agak hati-hati kalau sedikit mengkritik," katanya saat dimintai keterangan, Rabu (14/2).

Seharusnya, kata dia, sebagai lokomotif demokrasi, DPR harus rajin menerima kritik rakyat, bukan sebaliknya.

"DPR menjadi sasaran kritik karena dapur demokrasi. Selama ini kan kita kritik kelakuan seperti itu," ujar dia.

Lebih lanjut, ungkap Kepala Pusat Studi Hukum Uhamka ini, dengan disahkannya UU MD3, maka hampir sempurnalah kemunduran demokrasi tanah air pasca reformasi.

"Semangatnya kan hampir bersamaan. Pasal penghinaan presiden dihidupkan, pasal DPR dihidupkan yang belum itu kan yudikatif. Kalau sudah ya trias politika kita selesai," tandasnya. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Mantan Komnas HAM: Pengesahan UU MD3 Seperti Memutar Balik Jarum Jam

#UU MD3
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Jabatan Sekjen DPD seharusnya diisi seorang profesional dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS)
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Indonesia
Dasco Pastikan UU MD3 Tak Direvisi, Puan Jadi Ketua DPR Lagi?
Paket pimpinan itu sudah diatur
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 September 2024
Dasco Pastikan UU MD3 Tak Direvisi, Puan Jadi Ketua DPR Lagi?
Indonesia
Alasan Politikus PDIP Usul Revisi UU MD3
Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara juga telah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Agustus 2024
Alasan Politikus PDIP Usul Revisi UU MD3
Indonesia
Pratikno Bantah Jokowi akan Terbitkan Perppu MD3
Kabar tersebut datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Agustus 2024
Pratikno Bantah Jokowi akan Terbitkan Perppu MD3
Indonesia
Bamsoet Tak Setuju UU MD3 Direvisi
Jika UU MD3 direvisi maka akan menimbulkan gejolak politik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Maret 2024
Bamsoet Tak Setuju UU MD3 Direvisi
Bagikan