Malaysia Protes RI karena Kabut Asap, Anggota DPR: Teguran Keras yang Memalukan


Daniel Johan. Foto: DPR RI/Arief/nr
MerahPutih.com - Pemerintah Malaysia melayangkan surat protes lantaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah berdampak adanya kabut asap di Negeri Jiran.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menegaskan, surat protes yang dikirimkan Pemerintah Malaysia telah menciderai harga diri bangsa.
Surat dari Malaysia seolah menyiratkan bahwa Indonesia tidak mampu menyelesaikan persoalan Karhutla. Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah melalukan langkah-langkah strategis agar dapat memadamkan sejumlah titik api.
“Negara harus berusaha melakukan langkah terbaik mengatasi karhutla. Kita tidak ingin kegagalan dalam menyelesaikan karhutla mencoreng nama baik Indonesia,” ujar Daniel Johan, Selasa,(10/10).
Lebih lanjut, politisi Fraksi PKB itu menilai surat protes dari pemerintah Malayasia adalah teguran keras dan memalukan. Terlebih, Malaysia sering mengkritik soal kabut Asap dari Indonesia yang menyebabkan wilayah udara mereka tercemar.
“Protes dari negara tetangga adalah teguran keras yang cukup memalukan, karena bukan baru kali ini saja terjadi,” ucap Daniel Johan.
“Malaysia dan Singapura sudah seringkali teriak-teriak kabut asap dari Indonesia menyebabkan pencemaran udara di wilayah mereka,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dia meminta Pemerintah melakukan intervensi pada aspek anggaran sehingga masalah karhutla bisa segera terselesaikan.
Tak hanya itu, penyelesaian Karhutla harus ditangani secara serius oleh lintas kementerian atau lembaga.
“Yang paling utama anggaran untuk penanganan harus segera dianggarkan dan mendapat perhatian serius dari lintas kementerian/lembaga, ini permasalahan semua bukan hanya tanggung jawab KLHK,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
