Pengamat Sebut Ada Kebangkitan Politik Dinasti di Indonesia

Merahputih.com - Keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan sang putra, Gibran Rakabuming dalam Pilwakot Solo mengundang kritikan. Apalagi, Jokowi sempat memanggil calon pesaing Gibran, Ahmad Purnomo.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai pencalonan Gibran ini dari satu sisi kembali politik dinasti bangkit lagi. Padahal dalam pidato lalu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sempat menyindir politik dinasti.

Baca Juga

PDIP Rekomendasikan Gibran-Teguh, Purnomo: Saya Diberi Tahu Jokowi

"Ini merupakan kebangkitan besar politik dinasti di Indonesia. Sebetulnya tak perlu Jokowi getol mendukung Gibran. Bukan sibuk ngurusin Gibran. Nanti stigma negatif dari publik akan muncul terhadapnya," jelas Jerry kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (20/7).

Jerry meminta Jokowi membedakan urusan keluarga, pribadi, politik dan negara. Istana itu tempat urusan negara.

"Padahal, Jokowi sempat menyatakan beberapa waktu lalu tidak akan ikut campur dalam urusan politik anaknya. Bahkan menurutnya Gibran lebih tertarik ke bisnis. Memang benar juga istilah, "lidah tak bertulang," tutup Jerry.

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo sempat dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Jakarta Kamis (16/7), atau sehari jelang PDIP mengumumkan calon kepala daerah.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan, rekomendasi PDIP jatuh kepada Gibran Rakabuming Raka.

Dia memutuskan untuk berhenti dari aktivitas berpolitik dan kembali berbisnis serta aktif menekuni kegiatan sosial setelah gagal mendapatkan rekomendasi untuk maju pilkada tahun ini.

"Saya ingin tetap di Solo saja melanjutkan bisnis dan bersama anak dan cucu," kata Purnomo.

Baca Juga

Maju Dalam Pilkada, Putra Jokowi Diuntungkan sebagai Seorang Pengusaha

Menyinggung soal kemungkinan lamaran dari partai lain, seperti PKS, untuk maju pilkada, dirinya sejauh ini tidak ada komunikasi dengan PKS.

"Saya ini kader PDIP tetap masih anggota meski tidak aktif. Namun, untuk sementara berhenti dahulu berpolitik," kata dia. (Knu)