Majalah yang Pernah Dibredel pada Era Soeharto

JUNI 1994, Presiden Soeharto melalui Menteri Penerangan Harmoko melakukan pembredelan 3 media sekaligus karena dianggap membahayakan "stabilitas negara". Pemberitaan adanya dugaan korupsi atas pembelian kapal perang usang milik Jerman Timur menjadi pangkal masalah pemberhentian penerbitan majalah Tempo, tabloid DeTik, dan majalah Editor.

Kasus ini tentu sangat bertentangan dengan kebebasan pers yang melarang adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Ternyata, bukan hanya terjadi pada tiga media tersebut. Masih banyak media lain pada zaman itu dibredel dengan berbagai alasan.

Berikut, merahputih.com merangkum tiga media yang pernah dibredel pada masa pemerintahan Soeharto serta alasan pembredelan;

Harian Sinar Harapan

Motto Sinar Harapan adalah “Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian berdasarkan Kasih”. Motto ini dijalankan secara konsisten oleh pengelola Sinar Harapan. Namun media ini harus menerima konsekuensinya. Sinar Harapan harus mengalami beberapa kali pembredelan oleh pemerintah.

Berawal pada 2 Oktober 1965, Sinar Harapan dibredel supaya peristiwa G.30.S/PKI tidak diekspos secara bebas oleh media. Hanya media tertentu yang boleh menerbitkan berita itu pada masanya. Selama 6 hari Sinar Harapan tak berproduksi, barulah pada 8 Oktober 1965 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali.

Sinar Harapan masih berjalan sesuai motto, beberapa kali terkena pembredelan pemerintah. Puncak puncak pembredelan koran harian ini adalah pada Oktober 1986. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) Sinar Harapan dibatalkan oleh pemerintah Soeharto karena memuat headline “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor”. Bredel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.

Harian Indonesia Raya

Surat kabar nasional ini mengalami dua kali masa penerbitan, yakni pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Pada kedua masa pemerintahan tersebut harian Indonesia Raya mengalami larangan terbit. Selama masa penerbitan pertama 1949-1968, lima wartawannya pernah ditahan selama beberapa hari, bahkan ada yang sampai satu bulan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, atau pada tanggal 30 Oktober 1968, harian Indonesia Raya kembali terbit. Namun, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, antara tanggal 14 malam hingga 17 pagi Januari 1974, dan berakhir dengan apa yang disebut Peristiwa Malari menjadi biang kerok penutupan majalah ini. Puncaknya, Indonesia Raya mengalami pencabutan Surat Izin Cetak tanggal 21 Januari 1974.

Majalah Tempo

Tahun politik atau masa-masa kampanye dan prosesi Pemilihan Umum 1982, untuk pertama kalinya majalah ini dibredel. Penutupan dilakukan karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru serta kendaraan politik Soeharto, Partai Golkar. Tak berselang lama, Tempo kembali diizinkan terbit dengan syarat menandatangani semacam "janji" di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, Menteri Penerangan saat itu.

Juni 1994, untuk kedua kalinya majalah ini dibredel oleh pemerintah. Masalahnya hampir sama, Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal bekas dari Jerman Timur. Kali ini pemerintah mendapat dukungan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ikut menyetujui pembredelan tersebut. Akibatnya, Sekelompok wartawan yang kecewa pada sikap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menyetujui pembredelan Tempo, Editor, dan Detik, kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

(Zai)