Eddy Flo
Merah Putih.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan Natuna dan Papua menjadi dua wilayah yang kedaulatan teritorilanya terancam.
Menurut Mahfud, dari hasil analisis yang dipaparkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ancaman pertama berada di laut Natuna sebelah utara dan selatan.
Baca Juga:
Dimana Tiongkok mengklaim perairan tersebut sebagai wilayah kekuasaannya.
"Karena di situ ada klaim dari China yang di dalam kode internasional tidak ada ya itu klaim hak sejarah dan hak tradisional yang katanya ribuan tahun lalu perairan China sudah tidak sah mencari ikan di laut China selatan. Meskipun hukum internasional tidak diakui wilayah perairan China," jelas Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/2).
Mahfud menuturkan, para nelayan Tiongkok itu dilindungi oleh pemerintahnya dan mencuri ikan di perairan Natuna. Aksi pencurian itu merupakan suatu ancaman teritori di wilayah Natuna.
"Nelayan-nelayan China yang terkadang dilindungi oleh pemrintah China itu mencuri ikan di sana (Natuna). Melanggar hak berdaulat kita. Itu ancaman terhadap integrasi teritori, kekuatan teritori kita," tuturnya.
"Tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi, dan lebih dari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan tetap mempertahankan wilayah itu sebagaimana amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritori," sambungnya.
Sementatara, untuk Papua, Mahfud menuturkan jika upaya mengamankan Papua lewat operasi militer, maka akan muncul anggapan pelanggaran HAM.
"Tidak melakukan operasi militer, karena kalau sudah disebut operasi militer nanti pelanggaran HAM. Dunia internasional akan menyorot itu. Dua hal ini lah yang harus kita jaga dengan hati-hati," ujarnya.
Menurut Mahfud, ancaman di Papua tidak bisa dihadapi secara militer. Dia menyebut pemerintah harus menjaga HAM di Papua.
Baca Juga:
Omnibus Law Disinyalir Mempreteli Kebebasan Pers, Mahfud MD Bantah
"Saudara sekalian kita harus menjaga HAM sehingga kita harus berhati-hati menjalankan operasi di sana sehingga yang dilakukan itu adalah penegakan hukum dan keamanan," ucap Mahfud.
Pemerintah, menurut dia, tidak akan melakukan operasi militer di Papua.
"Karena kalau sudah disebut operasi militer nanti (merujuk ke) pelanggaran HAM dunia internasional akan menyorot itu. Dua hal inilah yang harus kita jaga dengan hati-hati," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Dalam Politik Tidak Ada Musuh Abadi
