Mahfud MD Sebut Korupsi Jadi Penyebab Lambannya Pertumbuhan Ekonomi

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 22 Desember 2023
Mahfud MD Sebut Korupsi Jadi Penyebab Lambannya Pertumbuhan Ekonomi

Mahfud MD. (Foto: MP/Mula)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan visi-misi dan program kerjanya dalam debat Cawapres perdana yang digelar Jumat (22/12) malam ini.

Dalam paparannya, Mahfud mengutarakan bahwa korupsi menjadi penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mulanya Mahfud menyampaikan setelah reformasi Indonesia tidak mampu menggapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Baca Juga:

Momen Ganjar-Mahfud Sat-Set Tas-Tes Lewat Bahasa Isyarat

Dia mengaku sudah berbicara dengan ahli soal target pertumbuhan ekonomi tujuh persen setiap tahun di Indonesia.

Kepada Mahfud, para ahli mengatakan hanya kebodohan yang membuat pertumbuhan ekonomi 7 persen setiap tahun tidak terjadi.

"Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi, dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor dan investasi," kata Mahfud.

Baca Juga:

Paparkan Visi Misi, Gibran Yakin Indonesia akan Jadi Raja Energi Hijau Dunia

Menurut Mahfud, korupsi terjadi di semua lembaga penyangga demokrasi. Mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Korupsi juga terjadi di 3 alam kita ini, kita injak bumi ada korupsi, di tanah dan petambangan, kita ke laut ada korupsi, ke udara ternyata pesawat terbang kita juga banyak korupsi. Akibatnya rakyat miskin," ungkapnya.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan dirinya bersama Ganjar Pranowo bakal memberantas korupsi apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI.

"Maka, kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Cak Imin Serukan ‘Slepet’ Keadilan hingga Janjikan 5 Persen dari APBN untuk Anak Muda

#Mahfud MD #Debat Capres-cawapres #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Dua tersangka yang baru ditahan, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga bersama Fuad Hasan Masyhur melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Sony Sanjaya, siap menjadi justice collaborator dan membuka fakta terkait pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Indonesia
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Dalam Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Bagikan