Mahfud MD: Putusan MK Akhiri Polemik Keraton Yogyakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 04 September 2017
Mahfud MD: Putusan MK Akhiri Polemik Keraton Yogyakarta

Mahfud MD di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (4/9). (MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan perkara soal Undang-Undang Keistimewaan (UUK) yang mengatur soal tata cara pengangkatan Gubernur DIY. MK mencabut Pasal 18 Ayat (1) Huruf M. Keputusan ini secara tidak langsung membolehkan siapa saja baik wanita maupun pria bisa menjadi Gubernur dan Raja Yogyakarta.

Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai positif putusan ini. Sebab keputusan ini dianggap bisa mengakhiri polemik di internal Keraton Yogyakarta.

"Keputusan MK itu berarti yang jadi Sultan ya (otomatis) jadi Gubernur. Sehingga mau rajanya perempuan atau pria itu terserah. Tidak ada masalah dari segi hukum," jelasnya di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (4/9).

Keputusan ini juga memperkuat bahwa Pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya pemilihan Raja Yogyakarta kepada internal Keraton Yogyakarta. Sebab sebelumnya di Pasal 18 Ayat (1) Huruf M disebutkan syarat menjadi Gubernur DIY adalah Raja Yogyakarta yang berkuasa dan wajib mengumpulkan berkas persyaratan yakni nama istri, anak kandung, saudara kandung. Kata "Istri" secara tersirat mengatur tegas bahwa Raja Yogyakarta adalah pria.

Dengan dicabutnya pasal tersebut membuka peluang pria dan wanita menjadi Gubernur DIY sekaligus Raja Yogyakarta.

Mahfud menegaskan putusan MK ini bersifat final dan mengikat sehingga harus diikuti oleh semua pihak. "Itu (putusan MK ) sudah benar dan harus diikuti, tidak usah kontroversi lagi, tinggal sosialisasi dan persiapan teknis tinggal disesuaikan dengan putusan MK," kata ahli hukum tata negara ini.

Polemik pemilihan Raja Keraton Yogyakarta bermula saat Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan dua sabda raja yang di antaranya berisi penunjukkan putri sulungnya GKR Mangkubumi menjadi calon penggantinya. Padahal keraton Yogyakarta yang menganut ajaran Islam, wanita tak bisa menjadi Sultan. Sebab Sultan selain bertugas sebagai pemimpin juga bertugas sebagai iman pemimpin agama.

Selain itu perempuan juga sulit menjadi Gubernur DIY sebab dalam UUK ada ketentuan bahwa syarat menjadi gubernur DIY adalah mengumpulkan data diri yakni nama istri, anak dan adik kandung. Padahal syarat lainnya juga menyebutkan gubernur DIY adalah Raja Keraton Yogyakarta yang berkuasa saat ini. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Warga Berebut Ambil Gunungan Grebeg Keraton Yogyakarta

#Yogyakarta #Mahfud MD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
SMRC merilis Opinion Leaders Survey September 2026, libatkan 200 akademisi dan jurnalis untuk menilai sejumlah tokoh nasional berdasarkan indikator kepemimpinan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
Berita Foto
Menyusuri Petilasan Mbah Maridjan, Mengenang Sosok Juru Kunci Merapi
Pengunjung melihat berbagai koleksi alat musik Gamelan milik Mbah Maridjan yang terdampak erupsi di Museum Mbah Maridjan Desa Kinarejo, Rabu (14/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Oktober 2026
Menyusuri Petilasan Mbah Maridjan, Mengenang Sosok Juru Kunci Merapi
Berita Foto
Daya Tarik Bunker Kaliadem, Wisata Sejarah dan Alam di Lereng Gunung Merapi
Wisatawan menyusuri bagian dalam Bunker Kaliadem di Lereng Gunung Merapi, Kinarejo, Desa Hargobinangun, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (14/10/26).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Oktober 2026
Daya Tarik Bunker Kaliadem, Wisata Sejarah dan Alam di Lereng Gunung Merapi
Berita Foto
Griya Batik Jogja: Transformasi Rumah Rampasan KPK Menjadi Ruang Pelestarian Budaya
Pengunjung berbincang dengan petugas saat kunjungan ke Griya Batik Jogja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Oktober 2026
Griya Batik Jogja: Transformasi Rumah Rampasan KPK Menjadi Ruang Pelestarian Budaya
Berita
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Putusan MK ijazah Gibran dibacakan 6 Oktober 2026. Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar membeberkan sejumlah kemungkinan putusan.
ImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Indonesia
Bantul Gempa Magnitudo 3,6, 20 KA Daops 6 Yogyakarta Berhenti Luar Biasa
Setelah hasil pemeriksaan oleh tim lapangan menyatakan semua lintas dan jalur KA aman, seluruh kereta api telah melanjutkan perjalanannya kembali.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Bantul Gempa Magnitudo 3,6, 20 KA Daops 6 Yogyakarta Berhenti Luar Biasa
Indonesia
Yogyakarta, Bandung, Surabaya Masuk 10 Kota Pelajar Biaya Hidup Termurah Dunia
QS Best Student Cities 2027 menempatkan Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya dalam 10 kota dengan biaya studi termurah dunia. Jakarta juga masuk daftar kota pelajar terbaik global.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Yogyakarta, Bandung, Surabaya Masuk 10 Kota Pelajar Biaya Hidup Termurah Dunia
Indonesia
Stasiun Yogyakarta Kini Punya Lelana Gallery, Ruang Kreatif untuk UMKM Berbasis Budaya
Stasiun Yogyakarta kini memiliki Lelana Gallery yang menampilkan produk UMKM berbasis budaya dan keberlanjutan. Inisiatif KAI Wisata ini mendukung ekonomi kreatif lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Stasiun Yogyakarta Kini Punya Lelana Gallery, Ruang Kreatif untuk UMKM Berbasis Budaya
Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Bagikan