Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022. Komisioner dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar berhati-hati saat bertugas karena lembaga itu rentan digugat oleh peserta pemilu.
"KPU harus firm dan bekerja dengan tanggung jawab," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai menerima kunjungan ketua dan komisioner KPU di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) di Jakarta, Rabu (12/5).
Baca Juga:
Bawaslu Perlu Waspadai 4 Pelanggaran yang Diprediksi Muncul di Pemilu 2024
Menko Polhukam menegaskan, pemerintah siap mendukung seluruh kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, termasuk di antaranya yang terkait peraturan dan dana.
"Kalau perlu fasilitas-fasilitas administrasi termasuk aturan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah nanti kita fasilitasi. Keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah, nanti kita perlancar semuanya itu," katanya.
Ia memastikan, dalam pertemuan ada beberapa hal yang dipastikan. Pertama, tahapan pemilu akan segera dimulai sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Kami sudah menghitung mundur mulainya 14 Juni (2022) nanti tahapan pemilu akan dimulai. Jadi, kalau sudah jalan itu sulit untuk ditarik lagi 14 Juni itu sebentar lagi, satu bulan lagi kira-kira akan dimulai," tutur Mahfud.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan, pihaknya menemui Mahfud untuk berkonsultasi dan bersilaturahmi.
Menko Polhukam, menurut Ketua KPU, membawahi sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kami silaturahim ke sejumlah menteri yang berkaitan dengan Pemiludi bawah koordinasi Menko Polhukam, dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada KPU,"katanya.
Ia mengatakan, adanya dukungan pemerintah kepada penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, diharapkan supaya Pemilu bisa berjalan dengan tepat waktu, berjalan secara demokratis dan berintegritas. (Pon)
Baca Juga:
Jokowi Tak Mau Menterinya Terganggu Agenda Pemilu 2024
