Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap pertimbangan pemerintah dalam menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Mahfud menjelaskan, dalam menghadapi Corona ini, tak cukup hanya melibatkan birokrat dalam hal penangannya. Sehingga, dibutuhkan kekuatan dari aparat negara untuk membantu teknis pelaksanannya.
Baca Juga
Beri Motivasi Mahasiswa Baru UGM, Jenderal Andika Perkasa: Jangan Kecewakan Orangtua Anda
"Oleh sebab itu, pelibatan Kasad itu agar lebih teknis juga, lebih teknis mengatur. Karena selama ini juga penanganan COVID-19 tidak cukup hanya dilaksanakan oleh Komite, tidak cukup dilaksanakan oleh gugus tugas," kata Mahfud dikutip Antara, Minggu (9/8).
Apalagi kata dia, selama ini TNI-Polri juga terus dilibatkan dalam penanganan Corona misalnya, dalam pembagian bantuan sosial. Menurutnya, untuk urusan ini sangat perlu hadir peran serta aparat negara dalam pelaksanaannya.
"Itu sulit kalau hanya dilakukan oleh birokrasi yang ada. Misalnya ada kisruh tentang daftar, ada yang tidak sampai, ada yang nyeleweng ke sana kemari itu. Nah TNI dan Polri diikutkan agar cepat penanganannya," ujarnya.
Utamanya, jika tidak ada yang mengamankan pelanggaran di jalan, adanya kerumunan, menjaga rumah ibadah dan pasar agar terhindar dari kerumunan dan sebagainya.
"Di situlah kita lalu menarik tenaga Polri dan TNI. Apalagi TNI dan Polri itu punya armada yang cepat, kalau perlu apa biasanya mereka langsung sistem organisasinya sudah begitu kuat," ucapnya.
"Kalau panglimanya sudah bilang ini, itu langsung cepat. Termasuk misalnya menjemput WNI di luar negeri kan TNI semua, pesawatnya kemudian mengambil obat, juga pakai kapalnya TNI AL," kata Mahfud.
Baca Juga
KASAD Jenderal Andika Perkasa Bantah TNI AD Punya Data Hasil Pemilu 2019
Dia pun menuturkan, pelibatan KSAD dalam penanganan COVID-19 bertujuan membantu sejumlah hal teknis. Mahfud menilai, hal-hal teknis akan sulit jika hanya dilakukan oleh birokrasi yang ada.
"Misalnya ada yang kisruh tentang daftar, ada yang tidak sampai, ada yang nyeleweng ke sana kemari itu. Nah TNI dan Polri diikutkan agar cepat," kata dia.
"Pun pengamanan-pengamanan di tengah masyarakat terhadap protokol kesehatan selama ini kan juga Polri dan TNI sudah diikutkan," ucap mantan Ketua MK itu. (Knu)
