Mahasiswa UNS Surakarta Nilai UU Ciptaker Berpotensi Tingkatkan Jumlah Kemiskinan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 06 Oktober 2020
Mahasiswa UNS Surakarta Nilai UU Ciptaker Berpotensi Tingkatkan Jumlah Kemiskinan

Massa mahasiswa UNS Surakarta, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kampus menolak pengesahan Omnibus Law, Selasa (6/10). (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Massa mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di kampus, Selasa (6/10).

Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pengesahan Cipta Kerja Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja yang dilakukan DPR dan pemerintah, Senin (5/10).

Humas aksi Sebelas Maret mengugat, Javas Alfreda, mengatakan sebelum disahkan dari mahasiswa UNS menolak tegas RUU Cipta Kerja karena dapat merugikan buruh atau pekerja. Atas dasat tersebut mahasiswa UNS bergerak turun menolak Omnibus Law.

Baca Juga

Ratusan Ribu Orang Tandatangani Petisi Tolak UU Cipta Kerja

"Sebelum disahkan kami rencanakan aksi, tetapi karena sudah disahkan secara mendadak semakin panas serta membuat massa aksi membludak," ujar Alfreda.

Dikatakannya, Omnibus Law menimbulkan keresahan bagi buruh dan pekerja. Mereka dalam bayang-bayang terkena upah rendah dan beban pekerjan semakin berat.

"Aksi ini sebagai bentuk respons atas tindakan semena-mena DPR dan pemerintah. Pengesahan Omnibus Law sangat terkesan buru-buru dan dipaksakan," kata dia.

Massa mahasiswa UNS Surakarta, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kampus menolak pengesahan Omnibus Law, Selasa (6/10). (MP/Ismail)
Massa mahasiswa UNS Surakarta, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kampus menolak pengesahan Omnibus Law, Selasa (6/10). (MP/Ismail)

Juru bicara aksi lainnya, Dafa Maulana, menambahkan pihaknya melalui aksi menuntut adanya mosi tidak percaya pada pemerintah serta DPR dan jegal sampai gagal. Omnibus Law disahkan pemerintah tanpa adanya kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

"Sangat jelas sekali Omnibus Law hanya disahkan satu pihak dan merugikan rekan-rekan buruh atau pekerja," kata dia.

Baca Juga

Pengesahan UU Ciptaker Bentuk Persekongkolan Jahat Pemerintah, DPR dan Pengusaha

Ia menambahkan Omnibus Law diaggap dapat beresiko pada warga rentan miskin sehingga dapat membuat jumlah kemiskinan akan bertambah. Kemudian terkait aksi lanjutan, pihaknya akan menunggu koordinasi bersama mahasiswa lainnya di Solo. (Ismail/Jawa Tengah)

#UNS Surakarta #UU Cipta Kerja #Omnibus Law
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Aksi Massa Berujung Rusuh di Sejumlah Daerah, Rektor UNS: DPR Harus Punya Kepekaan Sosial
Prof. Dr. Hartono dr., M.Si, mencermati dan memperhatikan perkembangan situasi politik di tanah air dalam beberapa hari terakhir, khususnya gelombang aksi massa yang diwarnai kekerasan, tindakan anarkis, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan persatuan bangsa, keberlangsungan demokrasi, serta keamanan masyarakat.
Frengky Aruan - Selasa, 02 September 2025
Aksi Massa Berujung Rusuh di Sejumlah Daerah, Rektor UNS: DPR Harus Punya Kepekaan Sosial
Indonesia
Mahasiswi Loncat Sungai Bengawan Solo, UNS Pastikan Korban Punya Masalah Kejiwaan
DA menjadi klien Subdirektorat Layanan Konseling Mahasiswa UNS sejak Januari 2025 dan sudah direkomendasikan untuk ke psikiater.
Dwi Astarini - Kamis, 03 Juli 2025
Mahasiswi Loncat Sungai Bengawan Solo, UNS Pastikan Korban Punya Masalah Kejiwaan
Indonesia
Mahasiswi UNS Loncat Sungai Bengawan Solo Ditemukam Tewas, Disebut Punya Ganggungan Kejiwaan
Korban ditemukan di sebelah utara dari Jembatan Jurug.
Dwi Astarini - Kamis, 03 Juli 2025
Mahasiswi UNS Loncat Sungai Bengawan Solo Ditemukam Tewas, Disebut Punya Ganggungan Kejiwaan
Indonesia
Mahasiswi Asal Temanggung Terjun di Sungai Bengawan Solo, Korban Diduga Terbawa Arus Sungai
Korban diketahui merupakan mahasiswi dari UNS.
Dwi Astarini - Selasa, 01 Juli 2025
Mahasiswi Asal Temanggung Terjun di Sungai Bengawan Solo, Korban Diduga Terbawa Arus Sungai
Indonesia
Realisasikan 1,7 Juta Pekerja Migran Terampil, Kementerian P2MI MoU Bareng UNS
Salah satu yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri termasuk bekerja terlindungi itu yaitu skill yang bagus.
Dwi Astarini - Selasa, 15 April 2025
Realisasikan 1,7 Juta Pekerja Migran Terampil, Kementerian P2MI MoU Bareng UNS
Indonesia
BEM UNS Solo Demo 100 Hari Prabowo, Soroti Kebijakan Pemangkasan Anggaran
Mahasiswa menolak kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah efisiensi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 18 Februari 2025
BEM UNS Solo Demo 100 Hari Prabowo, Soroti Kebijakan Pemangkasan Anggaran
Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Bagikan