Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Jelang akhir pekan ini Kepresma Universitas Trisakti menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Kemudian Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia dijadwalkan berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI.
Sementara itu, Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara menggelar unjuk rasa di dua lokasi, yakni Tugu Tani serta Kementerian Keuangan.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Putra menjelaskan alasan pihaknya memilih Gedung DPR RI sebagai lokasi demonstrasi pada Jumat (19/6). Menurutnya, DPR belum menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara maksimal.
Kenapa kami memilih di gedung DPR? Pertama, kami melihat bahwasanya DPR selaku legislatif dan juga pengawas pemerintah tidak berjalan dengan baik,
kata Putra di lokasi aksi.
Baca juga:
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya dibahas melalui DPR. Namun, menurutnya, terdapat pernyataan anggota DPR yang mengaku tidak mengetahui proses anggaran tersebut. Karena itu, mahasiswa meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa Trisakti membawa tiga tuntutan rakyat atau Tritura. Pertama, mereka meminta pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional yang dinilai tengah mengalami tekanan.
Putra mengatakan, kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat saat ini. Selain itu, kenaikan harga Pertamax nonsubsidi dinilai berdampak terhadap meningkatnya antrean pembelian Pertalite.
Tuntutan kedua adalah evaluasi terhadap pejabat negara yang dianggap tidak memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Kami melihat bagaimana banyak sekali pejabat-pejabat yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Inkompetensi dari pejabat itu seharusnya bisa dievaluasi total oleh Presiden dan Wakil Presiden,
ujarnya.
Mahasiswa menuntut pengembalian supremasi sipil. Mereka menilai terdapat kecenderungan meningkatnya peran militer dan aparat keamanan dalam sejumlah jabatan sipil.
Putra mengatakan mahasiswa akan kembali melakukan konsolidasi apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah maupun DPR.
Kita akan lihat dari tiga bulan pertama apakah ada perubahan terkait kebijakan pemerintah,
katanya.
Selain itu, mahasiswa Trisakti meminta program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara dan dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut kami program ini sesuatu yang kompleks. Kami menuntut program ini harus dievaluasi total dan juga diberhentikan sementara,
ujar Putra.
Ia juga menegaskan bahwa pimpinan DPR memiliki kewajiban untuk menemui massa aksi sebagai wakil rakyat. (Pon)
