Mahasiswa Melanesia Tuntut Pemecatan Kapolda Jatim dan Jabar

MerahPutih.com - Massa gabungan Mahasiswa Melanesia kembali melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/8). Adapun aksi ini buntut dari kekecewaan terhadap institusi Polri, lantaran dugaan memberikan minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung.

Lalu Rentetan kekerasan, diskriminasi hingga intimidasi yang diterima oleh mahasiswa Papua di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir mencederai kemanusiaan dan HAM.

Baca Juga:

Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakan 'Papua Merdeka Papua Merdeka'

Buntut dari persoalan tersebut, Gabungan Mahasiswa Melanesia mendesak Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Jabar dicopot dari jabatannya. Lantaran, dinilai tak mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Kemudian fungsi Badan Intelijen Negara (BIN) pun dilai lemah, lantaran kebobolan dengan adanya RASISME terhadap mahasiswa Papua.

"Kadua pucuk pimpinan Kapolda (Jawa Barat dan Jawa Timur) harus dicopot. Lalu kepala BIN pun harus dicopot. Karena kita ketahui semua negara menolak rasisme, karena persoalan itu dapat memicu gejolak yang besar," ujar Amad, Koordinator Gabungan Mahasiswa Melanesia.

Gabungan Mahasiswa Melanesia, kata Amad, juga mendesak Komisi III DPR RI segera memanggil Kapolri Tito Karnavian guna mengklarifikasi pelik persoalan rasisme sampai dengan pemberian alkohol kepada mahasiswa Papua.

Kemudian penghinaan dan rasialisme harus diusut tuntas. Pihaknya juga mendorong kepolisian untuk memproses hukum kasus ini.

Baca Juga:

PSU Jadi Alasan Kapolri Tambah Pasukan di Papua

"Apapun yang terjadi Polri harus bertanggung jawab mengenai persoalan ini. Kami juga menyayangkan Polri yang lebih dominan memburu penyebar video mahasiswa Papua diolok dengan sebutan tak patut di media sosial. Seharusnya Polri menangkap para pelaku rasis," tandasnya.

Gabungan Mahasiswa Melanesia pun mempertanyakan kinerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani. Mengingat Puan Tak mampu membangun manusia dan kebudayaan sehingga munculnya rasisme.

"Apa kerjanya menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ? Kok bisa sampai ada rasisme ? padahal di negara-negara luar sudah bersikap keras menolak rasisme," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Tuntut Kemerdekaan, Mahasiswa Papua Paksa Temui Presiden Jokowi