Mabes Polri Kerja Sama dengan Malaysia Tangani Sindikat Kejahatan Internasional

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 Desember 2022
Mabes Polri Kerja Sama dengan Malaysia Tangani Sindikat Kejahatan Internasional

Direktur Hubinter Polri Irjen Pol. Krishna Murti saat bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid di Jakarta, Selasa (13/12/2022). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sindikat kejahatan tak jarang melibatkan lintas negara. Seperti narkotika hingga terorisme.

Untuk mempermudah penanganan perkara lintas negara, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) membangun nota kesepahaman memerangi kejahatan lintas negara dan peningkatan kapasitas.

"Polri selain melakukan kerja sama secara bilateral juga merupakan penjuru dari kerja sama di kawasan ASEAN," kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti dalam keterangannya di Malaysia, Jumat (16/12).

Baca Juga:

Polri Turun Tangan soal Polemik Iptu Umbaran, Wartawan jadi Kapolsek

Menurut Krishna, perkembangan kejahatan lintas negara yang semakin beragam, maka diperlukan perhatian yang serius dari semua pihak.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari deliverables tersebut adalah upaya percepatan penanganan kejahatan lintas negara melalui kerja sama Police-to-Police (P-to-P).

"Sekaligus juga penyederhanaan mekanisme penanganannya," ucapnya.

Mantan Wakapolda Lampung dan Dirkrimum Polda Metro Jaya ini mengungkapkan, dengan adanya penguatan kerja sama P to P itu, diharapkan jika terdapat buronan warga negara Indonesia (WNI), agar dapat ditolak masuk atau dideportasi oleh Malaysia ataupun seluruh Negara anggota ASEAN lainnya.

"Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pihak Indonesia nantinya," sebut pria yang malang melintang bertugas di sejumlah negara ini.

Baca Juga:

Kapolri Siapkan Pengamanan dan Cegah Polarisasi Jelang Pemilu 2024

Selama ini, kata Krishna, kerja sama antara Polri dan PDRM berjalan dengan baik.

Itu terwujud dari berbagai kerja sama yang telah dilakukan.

Salah satunya adalah penempatan Liaison Officer/Staf Teknis Polri di berbagai wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia.

Selain itu, kerja sama lain yang dilakukan oleh kedua kepolisian adalah pengembalian tersangka pelaku kejahatan yang diperlukan kepolisian kedua negara dalam rangka proses penyidikan, pengembangan kasus, dan peradilan.

Kerja sama lain yang dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi para personel untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik di Indonesia maupun Malaysia.

"Tentunya masih banyak kerja sama lain yang telah dan akan dilakukan oleh Polri dan PDRM," tutur Krishna yang juga rekan seangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini. (Knu)

Baca Juga:

Polri Persiapkan Tugas dan Antisipasi Gangguan Kamtibnas 2023

#Krishna Murti #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Bagikan