Mabes Polri Ikut Aturan Main KPK Soal Ini

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 02 Maret 2018
Mabes Polri Ikut Aturan Main KPK Soal Ini

Presiden Joko Widodo saat acara pelantikan Irjen Heru Winarko sebagai Kepala BNN (setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Mabes Polri belum membahas calon pengganti mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko usai ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto menegaskan akan mengikuti mekanisme dari KPK. KPK nantinya yang akan memilih pengganti Heru.

"Setahu saya itu open bidding. Kalo KPK kan open bidding. Siapa saja mengajukan nama, kemudian ikut open bidding, nanti ditentukan oleh KPK," ujar Setyo di Mabes Polri, Jumat (2/3).

Polri sendiri enggan berandai-andai mengenai nama-nama yang akan diajukan kepada KPK. Saat ini, Polri masih menunggu informasi dari KPK sebelum menyeleksai beberapa nama yang akan diajukan.

"Biasanya KPK akan beri informasi ke polri bahwa akan ada open bidding eselon satu," ucap Setyo.

Setyo menegaskan bahwa tak akan tebang pilih dengan nama-nama yang akan disodorkan kepada KPK. Siapapun Jenderal itu, selama dia memenuhi syarat dan berminat akan diajukan.

"akan diberi kesempatan," tutup Setyo.

Heru sendiri telah dilantik menjadi Kepala BNN menggantikan Komjen Budi Waseso yang masuk masa pensiun. Heru meruapakan lulusan akpol 1985 yang malang melintang di bidang reserse. Sebelum bergabung di KPK, Heru sempat ditarik ke Kemenko Polhukam untuk menjabat jabatan strategis. (ayp)

#KPK #Mabes Polri #Irjen Pol Setyo Wasisto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Indonesia
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka ruang donasi masyarakat untuk bencana alam di tiga provinsi itu menjadi alasan KPK turun tangan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Berita Foto
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Indonesia
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Dia mengatakan tidak menerima laporan dari ketiga pihak tersebut terkait dengan dana iklan.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Bagikan