Mabes Polri: Calon Kapolri Harus Senior

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 13 Februari 2015
Mabes Polri: Calon Kapolri Harus Senior

Foto: Ilustrasi MP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Brigjen Pol Agus Rianto, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri menuturkan, untuk menjadi pimpinan tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia memerlukan proses yang sangat panjang. Pasalnya, untuk capai ketingkat Pimpinan Polri tersebut harus senior. Tentunya dengan memiliki karir yang baik dan tidak blacklist.

Lalu, bagaimanakah arti senioritas di sini? Dalam arti kelengkapan dari pangkat yang sudah dipangku oleh calon tersebut. Seperti jenjang kepangkatanya sudah jelas, maupun pembinaan karirnya dalam penugasan. Memiliki pengalaman karir yang luas, pernah menjadi staf, pemimpin operasional juga pernah menjadi Kapolda.

Baca Juga: Usut Rekam Jejak Cakapolri, Faksi Datangi Kompolnas

"Yang pasti jadi syarat utama adalah kepangkatannya. Kalau beliau bintangnya sudah pangkat tiga. Bisa dikatakan paripurna untuk diajukan sebagai Calon Kapolri," katanya kepada wartawan, di Mabes Polri, Jakarta, Jum'at (13/2).

Syarat ini sudah menjadi bahan pertimbangan utama dalam menyeleksi setiap calon Kapolri yang akan diajukan kepada presiden. Hal itu sangat penting untuk dilakukan dalam memilih calon. Kenapa? Karena Calon Kapolri tersebut yang akan memimpin dan membawa Korps Bhayangkara untuk masa depan.

Sebagai informasi, untuk saat ini dari Polri belum ada pengganti Komjen Pol Budi Gunawan.

"Saat ini masih nama BG sebagai Calon Kapolri," akhir Brigjen Pol Agus Rianto. (fik)

#Pro Kontra Budi Gunawan #Polri #Calon Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Bagikan