Ma'ruf Amin Bolehkan Imunisasi Non-Halal, Asal....

Merahputih.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan imunisasi yang belum mendapat sertifikat halal boleh diberikan kepada masyarakat selama dalam keadaan darurat atau berpotensi bahaya jika tidak diberikan.

"Karena darurat, dibolehkan menggunakan bahan yang tidak halal kalau itu membahayakan banyak orang, sebelum ditemukan bahan yang halalnya atau vaksin yang halal," kata Wapres Ma’ruf saat audiensi dengan Da’i Kesehatan di Bazaar Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis (20/2).

Baca Juga:

Wapres Kiai Ma'ruf Ingatkan Para Khatib Sampaikan Pesan Khotbah yang Toleran

Hal itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya imunisasi pada anak, sehingga jumlah anak yang mendapatkan imunisasi semakin meningkat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sudah membolehkan pemberian imunisasi dan vaksin yang belum berstandar halal jika dampaknya berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

"Dalam MUI itu, kalau ada barang yang tidak halal, itu memang tidak boleh. Tetapi, kalau bahayanya besar, maka MUI membolehkan karena darurat," tegas dia.

Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf mengingatkan kepada para da’i kesehatan di NTB untuk meyakinkan masyarakat supaya mau diimunisasi. Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai dampak kesehatan apabila anak-anak tidak mendapat imunisasi.

"Kemarin kan ada rubella, pernah juga dulu polio. Jadi itu harus bisa menjelaskan apa akibat daripada anak kalau tidak diimunisasi. Bahkan polio itu kalau tidak diimunisasi, itu akan menyebar kepada yang lain," tuturnya.

Baca Juga:

Terima Dubes Turki, Wapres Kiai Ma'ruf Ajak Kampanyekan Islam Damai

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, dalam Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu (12/2), Wapres menyebutkan jumlah anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi meningkat dari 8,7 persen di 2013 menjadi 9,2 persen di 2018.

Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap turun dari 59,2 persen di 2013 menjadi 57,9 persen pada tahun 2018. (*)