Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN bersinergi dengan pelaku usaha minyak goreng meluncurkan Program Migor Rakyat hari ini, Selasa (17/5).
Program bertujuan agar penjualan minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000/liter dapat tepat sasaran, masyarakat berpendapatan rendah. Program ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha migor untuk rakyat.
Baca Juga:
Holding BUMN ID Food Salurkan 200 Liter Minyak Goreng Per Hari Pada Pengecer
"Sepenuhnya dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dengan para pengecer atau pelaku usaha kecil. Tidak ada subsidi minyak goreng untuk para pengusaha dan pada waktunya akan menjadi suatu terobosan bisnis model baru," ujar Menteri Perdagangan M. Lutfi saat meninjau implementasi program di Jakarta pada Selasa (17/5).
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjelaskan, Program Migor Rakyat menekankan pada transaksi eceran langsung kepada penerima manfaat, yaitu kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Implementasi dilaksanakan oleh pelaku usaha minyak goreng menggunakan teknologi aplikasi digital untuk memastikan penjualan migor curah Rp 14.000 per liter tepat sasaran. Para pengecer akan melakukan penjualan kepada masyarakat sebanyak 1 atau 2 liter per hari berbasis kartu identitas atau KTP.
"Daftar lokasi penjualan (titik jual) Program Migor Rakyat yang menggunakan platform Gurih Indomarko dan Warung Pangan ID Food dapat diakses oleh siapa saja," katanya.
Saat ini, sudah ada 1.200 lokasi yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara. Dalam waktu dekat, jumlahnya akan menjadi 10.000 lokasi di seluruh
Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menargetkan pendistribusian komoditas minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter ke 5.000 lokasi di seluruh Indonesia. Distribusi minyak goreng ke 5.000 lokasi tersebut ditargetkan selesai akhir Mei 2022 di antaranya wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. (Asp)
Baca Juga:
Kejagung Cari Aset Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng
