Jelang Nataru, Pemerintah Siap Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

MERAHPUTIH.COM - KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Untuk itu, sinergi dan koordinasi terus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan. Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso (Busan) dalam Rapat Koordinasi Nasional HBKN Kesiapan Menjelang Nataru di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/12).

Rapat dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, dinas yang membidangi perdagangan seluruh Indonesia, serta asosiasi pelaku usaha.

Kemendag mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, maupun asosiasi, untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga, kecukupan pasokan, serta kelancaran distribusi jelang Nataru. "Pemerintah membuka ruang diskusi dengan para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi kendala di lapangan," ujar Mendag Budi.

Mendag mengungkapkan kebutuhan bapok, baik dari sisi ketersediaan maupun harga, saat ini berada dalam kondisi relatif normal dan terkendali. Pasokan dan produksi dinilai mencukupi, termasuk untuk komoditas strategis seperti telur dan daging ayam yang dilaporkan berada dalam kondisi surplus.

Baca juga:

Tinjau Pasokan Bahan Pokok di Pasar Nyanggelan Bali, Mendag Busan: Stok Cukup, Harga Terkendali

Namun, langkah antisipatif diperlukan, terutama terkait dengan potensi gangguan akibat faktor cuaca seperti curah hujan yang dapat memengaruhi proses panen dan kualitas kesehatan produk, serta kebutuhan produk multikultural menjelang perayaan Natal.

"Pada prinsipnya kami mengarahkan pemerintah daerah apabila terjadi peningkatan harga atau kekurangan pasokan untuk langsung berkoordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan Kemendag. Namun, sampai sekarang kondisi bahan pokok cukup terkendali dengan baik," ujar Mendag Busan.

Khusus minyak goreng rakyat, Mendag Budi menyebut pemerintah mendorong penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam distribusi MINYAKITA agar lebih efisien, merata, dan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Hal itu dilakukan di antaranya melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
Nomor 18 Tahun 2024 dengan mewajibkan produsen minyak goreng mendistribusikan minimal 35 persen dari total distribusi MINYAKITA kepada Bulog dan IDFood. Permendag tersebut masih dalam proses pengundangan. "Khususnya minyak goreng rakyat, MINYAKITA, pemerintah mendorong agar minimal 35 persen distribusi MINYAKITA dilakukan melalui BUMN Pangan, yakni Bulog dan ID FOOD, guna memastikan harga penjualan sesuai HET dan pasokan lebih merata," jelas Busan.

Selain menjaga pasokan, Mendag Budi juga mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat melalui berbagai program strategis, seperti penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 10–16 Desember 2025. Program ini melibatkan lebih dari 1.000 UMKM, program Bina Diskon Nataru pada 18 Desember 2025–4 Januari 2026, serta Epic Sale sepanjang Desember 2025.

"Pada akhir tahun ini, kami juga melakukan beberapa kegiatan yang bekerja sama dengan asosiasi, khususnya terkait dengan diskon akhir tahun. Diskon tersebut yaitu Harbolnas, Bina Diskon, dan Epic Sale. Khusus Epic Sale, diskon tidak hanya di ritel modern, ada juga diskon barang yang dijual di pasar rakyat," pungkasnya.(Asp)

Baca juga:

Dinkes Solo Lakukan Inspeksi Jelang Nataru, Temukan Makanan Kedaluwarsa di Pasar