Lokataru Nilai Proses Vaksinasi di Tanah Air Banyak Kekurangan

Merahputih.com - Program vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 telah berlangsung tujuh bulan. Lokataru Foundation mencatat, hingga hari ini, implementasi program vaksinasi masih meninggalkan sejumlah permasalahan.

Pertama, selama tujuh bulan program vaksinasi, pemberian dosis pertama baru mencapai 25 persen dan pemberian dosis kedua baru menyentuh 12,6 persen dari total target 208.265.720 orang.

"Angka ini terbilang kecil jika kita melihat vaksinasi dosis pertama dan kedua kepada kelompok rentan seperti lansia yang baru terealisasi masing-masing sebesar 23,1 persen dan 15,8 persen," tulis Lokataru dalam keteranganya, Senin (16/8).

Baca Juga

Sabtu (7/8), Pemprov DKI Siapkan 5 Titik Vaksinasi Keliling

Terjadi ketimpangan laju vaksinasi antar daerah. Provinsi Lampung, misalnya, vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 10 persen. Bahkan, 19 provinsi lain di atas Lampung pun, tercatat belum mencapai 20 persen. Bandingkan dengan Kepulauan Riau dan Bali yang telah mencapai lebih dari 50 persen. Ketimpangan terlihat lebih jelas pada DKI Jakarta yang bahkan telah mencapai 103,9 persen.

Lokataru menyebut, vaksinasi dosis kedua lebih menggambarkan ketimpangan tersebut. Tercatat 16 provinsi masih belum menyentuh angka 10 persen. Tetapi DKI Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau masing-masing sudah di angka 45,06 persen, 34,27 persen, 20,98 persen.

Ketiga, terhambatnya rangkaian vaksinasi ini antara lain disebabkan oleh habisnya stok vaksin. Dalam pemantauan Lokatari, kekosongan vaksin terdapat di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Makassar, Wonogiri, Surabaya, Cilacap, Sangihe, Yogyakarta, Tangerang, dan Sragen.

"Kekosongan stok vaksin disebabkan oleh terlambatnya distribusi pusat ke daerah hingga kurangnya dosis dari jumlah kebutuhan," tulis Lokataru.

Melihat rangkaian permasalahan di atas, rencana merampungkan vaksinasi nasional pada akhir tahun ini sepertinya hanya angan-angan.

Pasalnya, target satu juta vaksin per hari yang dicanangkan Presiden pada bulan Juli 2021 hanya terealisasi selama dua hari, tepatnya tanggal 19 dan 20 Juli, selebihnya menunjukan inkonsistensi.

Kondisi ini menunjukan inkompetensi Pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi yang sudah setengah tahun lebih berjalan.

Tak heran, sudah sejak awal Lokataru Foundation mencurigai bahwa program vaksinasi sebenarnya dimanfaatkan Pemerintah untuk lari dari tanggung jawab penanganan wabah yang sebenarnya.

Sejak vaksinasi massal dimulai. para ahli sudah mewanti-wanti Pemerintah untuk tidak gegabah menjadikan vaksin sebagai senjata mutakhir mengusir wabah.

Terbukti, ketika Pemerintah memfokuskan mitigasi pandemi hanya pada vaksinasi, alih-alih gelombang pandemi berangsur-angsur reda, Indonesia malah bertengger sebagai negara ASEAN pertama yang meraih angka kematian 100 ribu per 5 Agustus 2021.

Lokataru mendesak, permasalahan program vaksinasi harus segera dibenahi. Antara lain dengan memastikan pasokan vaksin cukup bagi kebutuhan nasional, memperbaiki alur distribusi sampai di daerah, melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin.

Baca Juga

Bank DKI Adakan Sentra Vaksinasi Dosis Kedua, Warga Bisa Daftar Lewat JAKI

Khususnya bagi kelompok rentan, hingga memperkuat kerja sama sampai tingkat RT/RW dalam melaksanakan proses vaksinasi.

"Hal tersebut juga dilakukan sambil tetap memaksimalkan 3T, memperbaiki pendataan sebagai acuan kebijakan di kemudian hari hingga merombak model mitigasi dengan memperkuat koordinasi Pusat dan Daerah," tutup Lokataru. (Knu)