Lesgislator PKS Sebut Subsidi Kendaraan Listrik Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 21 Desember 2022
Lesgislator PKS Sebut Subsidi Kendaraan Listrik Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Motor listrik menarik dipinang pada 2023. (Foto: Gesits)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor listrik sebesar Rp 8 juta dan mobil listrik sebesar Rp 80 juta di tahun 2023. Menurutnya, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

“Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lainnya. Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan,” ujar Mulyanto dalam keterangan persnya, Senin (19/12).

Baca Juga:

Gibran Dukung Kebijakan Pemerintah Beri Subsidi Pembelian Mobil Listrik

Mulyanto mengecam sikap tidak adil pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah.

Sementara, untuk masyarakat kecil anggaran subsidi ditahan-tahan. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya. Terkait subsidi BBM misalnya, pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.

Baca Juga:

Pimpinan DPD Minta Pemerintah tidak Gegabah Beri Subsidi Kendaraan Listrik

“Akhir-akhir ini harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI (West Texas Intermediate) akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.

Atas sikap yang berbeda itu, Mulyanto menyebut pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III itu jadi meragukan hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi.

“Yang sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya,” tutup Mulyanto. (*)

Baca Juga:

Pembeli Mobil Listrik akan Disubsidi Rp 80 Juta dan Motor Listrik Rp 8 Juta

#Motor Listrik #Mobil Listrik #Subsidi #PKS #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Anggaran Subsidi 2027 Diturunkan Rp 11,44 Triliun, Penerima Subsidi Mengacu ke Desil
Penurunan anggaran subsidi tersebut dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan anggaran subsidi energi bisa digunakan secara lebih efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Anggaran Subsidi 2027 Diturunkan Rp 11,44 Triliun, Penerima Subsidi Mengacu ke Desil
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Pemerintah Tetap Ingin Berikan Insentif Pembelian Motor Listrik
Pemerintah berencana menerapkan skema insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 3 juta per unit dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Pemerintah Tetap Ingin Berikan Insentif Pembelian Motor Listrik
Fun
SUV Boxy iCar V27 Terbaru Siap Meluncur, Jarak Tempuhnya Bikin Kaget
Selain peningkatan pada sektor daya jelajah, iCar juga membekali versi terbaru ini dengan sejumlah pembaruan.
Yusuf Abdillah - Kamis, 24 September 2026
SUV Boxy iCar V27 Terbaru Siap Meluncur, Jarak Tempuhnya Bikin Kaget
Bagikan