Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Lemhannas Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Pembekalan Anggota DPR Baru

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 02 September 2024
Lemhannas Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Pembekalan Anggota DPR Baru

Gedung DPR RI Senayan Jakarta. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 345 orang anggota DPR RI baru Periode 2024-2029 akan mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Acara yang akan diselenggarakan Lemhanas selama kurang lebih satu pekan, mulai 21-28 September 2024 itu nakal menghabiskan biaya hingga Rp 10 miliar.

"Kami hanya akan memberikan (Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan) kepada yang newcomer (pendatang baru), kemarin dari Sekjen DPR sudah menyampaikan kepada kami jumlahnya 345 orang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (2/9).

Baca juga:

Lemhannas Pantau Pertarungan Geopolitik Klasik

Dalam hal anggaran, Eko menyebut kegiatan akan diselenggarakan Lemhannas RI bersama dengan KPU RI. "Kegiatan ini berbagi beban karena kalau dibebankan Lemhannas sendiri, kami tidak sanggup, anggarannya tidak cukup," ujarnya.

Sebelumnya pada 13 Juni dilansir Antara, Eko Margiyono mengatakan anggaran Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 sebesar Rp10 miliar.

"Total ada Rp 10 miliar," kata Eko dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Juli lalu.

Eko merinci sebanyak sekitar Rp 4 miliar dari total anggaran tersebut berasal dari Lemhannas RI, dan sisanya dari KPU RI. "Kami sudah koordinasi dengan KPU. KPU akan memberikan dukungan karena kegiatan ini didukung antara KPU dengan dengan Lemhannas, sebesar Rp6 miliar," paparnya. (*)

#Lemhannas #Anggota DPR #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
DPR RI belum menyusun jadwal fit and proper test calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo karena Presiden Prabowo belum mengajukan nama kandidat.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Universitas Republik Indonesia Resmi Dibentuk, Ini Tujuan, Konsep, dan Bedanya dengan Lemhannas
Universitas Republik Indonesia resmi dibentuk sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional. Mengadopsi konsep sekolah elite Prancis, diproyeksikan mencetak calon pemimpin.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Universitas Republik Indonesia Resmi Dibentuk, Ini Tujuan, Konsep, dan Bedanya dengan Lemhannas
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Bagikan