Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengimbau masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan, bekerja sama dengan KPK, atau menggunakan nama mirip lembaga antirasuah itu.
"Hingga saat ini, kami informasikan bahwa KPK tidak memiliki perwakilan di wilayah mana pun," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (11/5).
Baca Juga:
Terbang dari Solo ke Jakarta dari Bandara Adi Soemarmo, Citilink Hanya Membawa 1 Penumpang
Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi secara intensif sedang melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi.
KPK mengindentifikasi sekurangnya ada 4 titik rawan dalam penanganan COVID-19, yaitu terkait refocusing dan realokasi anggaran COVID-19 baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial (jaring pengaman sosial).
"Sebagai langkah antisipatif, KPK telah menerbitkan surat/surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana," ujarnya.
KPK bersama-sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi keempat titik rawan dalam penanganan Covid-19 tersebut.
Sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas, KPK juga mendorong kementerian/lembaga dan pemda membuka akses data tentang penyelenggaraan bansos dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat serta menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat.
Karenanya, KPK mengimbau kepada masyarakat jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos, agar disampaikan melalui saluran resmi yang disediakan kementerian/lembaga dan pemda.
"Kami informasikan kepada masyarakat bahwa KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun. Sehingga, jika ada lembaga yang memiliki nama mirip dengan KPK yang mengaku sebagai perwakilan KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK, kami pastikan lembaga tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama dengan KPK," bebernya.
Baca Juga:
Disnakerperin Pastikan Tidak Ada Perusahaan di Solo Keberatan Bayar THR
KPK juga mengimbau kepada pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan daerah dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu berhati-hati dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai KPK atau seolah-olah menjadi cabang KPK.
"Jika masyarakat maupun pemerintah daerah menghadapi pihak-pihak yang meminta uang, fasilitas atau pemerasan dalam bentuk apapun, segera laporkan pada kepolisian setempat dan informasikan kepada KPK," ujarnya.
Dalam sejumlah kasus, Polri bersama KPK telah memproses tindakan penipuan, pemerasan atau pidana lain yang seolah-olah mengatasnamakan KPK.
"Masyarakat yang ingin mengkonfirmasi atau melaporkan perihal tersebut dapat menghubungi KPK melalui call center 198 atau e-mail [email protected] dan [email protected]," kata Ipi. (Pon)
Baca Juga:
Update COVID-19 DKI, Senin (11/5): 835 Orang Sembuh dari 5.195 Positif
