Legislator Ungkap Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Per Porsi Rp 10 Ribu di Kaltim Tak Cukup


Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syafruddin memberikan penilaian tentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur.
Ia mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, namun dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diatasi demi efektivitas program.
Meski demikian, Syafruddin menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan program ini adalah keadaan geografis. Satu di antaranya di Kalimantan Timur yang masih memiliki banyak daerah terpencil.
Hal ini, menurutnya, menyulitkan akses ke layanan makan bergizi. Ia juga menyoroti masalah harga, di mana pemerintah pusat menetapkan biaya per porsi makan sebesar Rp10.000, yang menurutnya tidak mencukupi untuk daerah tersebut.
Baca juga:
Dukung Program MBG, Pimpinan DPRD DKI: 4 Sehat 5 Sempurna Harus Digalakan
"Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp 17.000," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/1).
Dia menambahkan, persiapan dapur umum bukanlah perkara mudah dan memerlukan waktu serta usaha yang signifikan. Sehingga, dalam konteks itu, ia mengusulkan agar pengelolaan dapur umum dapat diserahkan kepada pihak TNI, yang memiliki pengalaman dalam menangani masalah ini.
Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin berkomitmen untuk melakukan pengawasan agar program MBG ini tepat sasaran dan menegaskan pentingnya monitoring agar program tersebut mampu meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA.
"Saya berharap agar program ini dapat mencegah kekurangan gizi di kalangan anak-anak di Kalimantan Timur," tegasnya.
Dia juga menyatakan bahwa perlu ada diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap permasalahan anggaran. Ia mencatat bahwa di beberapa daerah di Kaltim, Program MBG masih beroperasi dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, sehingga diperlukan upaya untuk menjelaskan keadaan ini kepada pemerintah daerah guna mencari solusi yang tepat.
Baca juga:
Realisasikan Makan Bergizi Gratis, Pemkot Solo Butuh Minimal 40 Dapur
Selain itu, Syafruddin menekankan pentingnya peran UMKM dalam penyediaan makanan, dengan syarat bahwa mereka terakreditasi agar tidak sembarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
"Program ini harus memastikan bahwa semua anak di Kalimantan Timur mendapatkan makanan bergizi," ujarnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
