Legislator Ungkap Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Per Porsi Rp 10 Ribu di Kaltim Tak Cukup

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 13 Januari 2025
Legislator Ungkap Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Per Porsi Rp 10 Ribu di Kaltim Tak Cukup

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syafruddin memberikan penilaian tentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur.

Ia mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, namun dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diatasi demi efektivitas program.

Meski demikian, Syafruddin menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan program ini adalah keadaan geografis. Satu di antaranya di Kalimantan Timur yang masih memiliki banyak daerah terpencil.

Hal ini, menurutnya, menyulitkan akses ke layanan makan bergizi. Ia juga menyoroti masalah harga, di mana pemerintah pusat menetapkan biaya per porsi makan sebesar Rp10.000, yang menurutnya tidak mencukupi untuk daerah tersebut.

Baca juga:

Dukung Program MBG, Pimpinan DPRD DKI: 4 Sehat 5 Sempurna Harus Digalakan

"Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp 17.000," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/1).

Dia menambahkan, persiapan dapur umum bukanlah perkara mudah dan memerlukan waktu serta usaha yang signifikan. Sehingga, dalam konteks itu, ia mengusulkan agar pengelolaan dapur umum dapat diserahkan kepada pihak TNI, yang memiliki pengalaman dalam menangani masalah ini.

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin berkomitmen untuk melakukan pengawasan agar program MBG ini tepat sasaran dan menegaskan pentingnya monitoring agar program tersebut mampu meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA.

"Saya berharap agar program ini dapat mencegah kekurangan gizi di kalangan anak-anak di Kalimantan Timur," tegasnya.

Dia juga menyatakan bahwa perlu ada diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap permasalahan anggaran. Ia mencatat bahwa di beberapa daerah di Kaltim, Program MBG masih beroperasi dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, sehingga diperlukan upaya untuk menjelaskan keadaan ini kepada pemerintah daerah guna mencari solusi yang tepat.

Baca juga:

Realisasikan Makan Bergizi Gratis, Pemkot Solo Butuh Minimal 40 Dapur

Selain itu, Syafruddin menekankan pentingnya peran UMKM dalam penyediaan makanan, dengan syarat bahwa mereka terakreditasi agar tidak sembarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Program ini harus memastikan bahwa semua anak di Kalimantan Timur mendapatkan makanan bergizi," ujarnya. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #Kalimantan Timur #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
Ompreng MBG diduga mengandung minyak babi. Komisi IX DPR pun menagih hasil investigasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
Bagikan