Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Kualitas Sektor Pertanian
Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - DPR RI menyoroti kebijakan impor pangan yang semakin besar saat ini. Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi sektor pertanian dalam negeri.
“Kalau kita tidak segera meningkatkan kualitas di sektor pertanian, maka ke depan petani Indonesia akan kalah bersaing. Bahkan tergerus oleh digitalisasi,” ungkap legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu dalam keterangannya, Rabu (25/9).
Baca juga:
Agroforestri Salak Bali Ditetapkan Jadi Warisan Pertanian Dunia FAO
Politisi Fraksi PKB ini berharap ada perbaikan kualitas pertanian nasional. Untuk iyu, penting sekali dilakukannya peningkatan upaya dalam memperbaiki dari segi kualitas tani. Dan ini adalah tugas Pemerintah, bagaimana agar harga hasil tani dan produktivitas tani bisa terwujud melalui upaya-upaya maksimal.
"Misalnya dengan perbaikan infrastruktur pertanian yang harus menjadi prioritas agar petani Indonesia mendapatkan dukungan-dukungan agar menghasilkan kualitas produksi yang bagus dan tidak kalah saing dengan produk impor,” tuturnya.
Baca juga:
JHL Foundation Bersama 16 Perusahaan Wujudkan 1000 Sarjana Pertanian
Anggota Komisi DPR yang membidangi urusan pertanian itu khawatir dengan impor pangan yang semakin besar dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Daniel menyebut hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah agar melakukan intervensi di sektor pertanian sehingga produk tani memiliki daya saing produk pangan.
“Jangan sampai karena kurangnya dukungan di sektor tani, harga pangan kita jadi mahal tapi kualitas produk dan kesejahteraan petaninya justru paling rendah," tutup dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran