Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Kualitas Sektor Pertanian
Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - DPR RI menyoroti kebijakan impor pangan yang semakin besar saat ini. Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi sektor pertanian dalam negeri.
“Kalau kita tidak segera meningkatkan kualitas di sektor pertanian, maka ke depan petani Indonesia akan kalah bersaing. Bahkan tergerus oleh digitalisasi,” ungkap legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu dalam keterangannya, Rabu (25/9).
Baca juga:
Agroforestri Salak Bali Ditetapkan Jadi Warisan Pertanian Dunia FAO
Politisi Fraksi PKB ini berharap ada perbaikan kualitas pertanian nasional. Untuk iyu, penting sekali dilakukannya peningkatan upaya dalam memperbaiki dari segi kualitas tani. Dan ini adalah tugas Pemerintah, bagaimana agar harga hasil tani dan produktivitas tani bisa terwujud melalui upaya-upaya maksimal.
"Misalnya dengan perbaikan infrastruktur pertanian yang harus menjadi prioritas agar petani Indonesia mendapatkan dukungan-dukungan agar menghasilkan kualitas produksi yang bagus dan tidak kalah saing dengan produk impor,” tuturnya.
Baca juga:
JHL Foundation Bersama 16 Perusahaan Wujudkan 1000 Sarjana Pertanian
Anggota Komisi DPR yang membidangi urusan pertanian itu khawatir dengan impor pangan yang semakin besar dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Daniel menyebut hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah agar melakukan intervensi di sektor pertanian sehingga produk tani memiliki daya saing produk pangan.
“Jangan sampai karena kurangnya dukungan di sektor tani, harga pangan kita jadi mahal tapi kualitas produk dan kesejahteraan petaninya justru paling rendah," tutup dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan