Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda sektor industri di Indonesia dan memaksa sejumlah pabrik untuk menutup operasi dan merumahkan ribuan pekerja.
Beberapa perusahaan besar seperti PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri telah melaporkan penutupan pabrik dan PHK terhadap sekitar 3.200 pekerja. Bahkan, PT Sritex mengumumkan PHK massal terhadap 10.969 pekerja pada 1 Maret 2025.
Alifudin, anggota Komisi IX DPR RI, menyoroti rincian PHK di beberapa perusahaan tersebut, termasuk PT Sanken Indonesia (459 pekerja), PT Yamaha Music Product Asia (200 pekerja), PT Tokai Kagu (195 pekerja), PT Danbi Internasional Garut (2.079 pekerja), dan PT Bapintri di Cimahi (267 pekerja).
Ia menyayangkan bahwa penutupan pabrik-pabrik besar ini terjadi dalam waktu yang berdekatan sehingga menimbulkan kekhawatiran akan gelombang PHK yang lebih luas.
Baca juga:
Menaker Pantau Pencairan Hak Karyawan Sritex, Kurator Komitrmen Bayar THR
"Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang," ujar Alifudin, Rabu (5/3).
Alifudin mengingatkan bahwa situasi ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ia mendesak pemerintah untuk menciptakan iklim industri yang stabil dan ramah bagi dunia usaha guna mencegah PHK massal yang lebih luas.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja yang terkena PHK, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kompensasi yang sesuai, seperti pesangon, diberikan kepada para pekerja yang terdampak. Alifudin menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses PHK untuk mencegah penyalahgunaan hak-hak pekerja.
Baca juga:
Alifudin akan mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi pekerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengajak semua pihak terkait untuk bekerja sama mencari solusi terbaik.
Alifudin juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi iklim industri Indonesia dan menciptakan kebijakan yang mendukung kelangsungan industri tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Ia mengusulkan agar pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami kesulitan dan memberikan insentif untuk mempertahankan operasional pabrik.
“Pemerintah perlu mendorong perkembangan sektor industri yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan pekerja. Kami tidak bisa membiarkan pabrik-pabrik terus menutup pintunya dan merumahkan ribuan pekerja,” tegas Alifudin.
