Legislator Ingatkan Pemerintah Soal Penggunaan Dana Zakat, Jangan Timbulkan Polemik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Januari 2025
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo (DPR RI)
Merahputih.com - Pemerintah diminta agar berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan dana zakat. Dana tersebut harus benar-benar dialokasikan untuk mereka yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah, agar tidak memicu polemik di masyarakat.
“Dana zakat harus benar-benar digunakan untuk mereka yang berhak. Jangan sampai penggunaannya justru menimbulkan polemik,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, Jumat (17/1).
Baca juga:
Legislator Sebut Wacana Zakat untuk MBG Salah Kaprah dan Melenceng dari Program Astacita Prabowo
Hal itu disampaikan pria yang dikenal sebagai Pasha Ungu menyikapi wacana penggunaan dana Zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah, Makan Siang Bergizi Gratis (MBG).
Sigit berharap program MBG dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.
“Jika dijalankan, program ini harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah,” jelas dia.
Baca juga:
Dana Zakat Diwacanakan Untuk Makan Bergizi Gratis, Ini Kata Prabowo
Untuk itu, ia mendorong adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat harus tahu ke mana zakat mereka disalurkan. Laporan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat,” ujar Sigit.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
