Legislator Harap Program Sekolah Gratis Tak Bikin KJP Dihapus
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 September 2024
Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)
Merahoutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap program sekolah swasta gratis tidak menghapus program bantuan sosial yang sudah berjalan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Sebab, masyarakat sudah sangat merasakan manfaat dari KJP.
“Kalau sebagai wakil rakyat, tentu kita akan perjuangkan itu, apa yang sudah pernah diperoleh, jangan sampai tidak didapatkan lagi,” ujar Suhaimi dalam keterangannya, Senin (2/9).
Baca juga:
Rano Janjikan Sekolah Negeri di Jakarta Akan Sampai 5 Lantai
Alasannya, pendidikan gratis harus dibarengi dengan pemenuhan gizi dan penunjang untuk sekolah. Di antara kebutuhan penunjang anak yakni seragam dan biaya transportasi. Terlebih bila orangtua siswa termasuk kategori masyrakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program yang sudah baik dirasakan masyarakat tidak boleh dihilangkan, justru harus lebih baik lagi,” ungkap Suhaimi.
Baca juga:
Ketua DPRD DKI Minta Disdik Matangkan Kebijakan Sekolah Gratis
Ia juga meminta Dinas Pendidikan mulai mempersiapkan hitungan kebutuhan anggaran secara matang. Hal itu guna menyukseskan program sekolah swasta gratis, dan beberapa bantuan pendukung.
“Butuh didetailkan berapa biaya untuk sekolah gratis dan berapa biaya untuk bantuan sosial yang mensupport kesejahteraan masyarakat. Kita perjuangkan di pembahasan APBD murni 2025,” tukas Suhaimi.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan