Legislator Ajak Pemilih Hindari Politik Uang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 19 Juli 2023
Legislator Ajak Pemilih Hindari Politik Uang

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbicara tentang aspek yang membuat penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan sukses. Selain kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih berkualitas juga menjadi penentu suksesnya perhelatan pesta demokrasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menjelaskan, pemilih berkualitas adalah mereka yang menggunakan hak suaranya secara cerdas dan memilih wakil rakyat maupun presiden dengan hati nurani.

"Kita perlu betul pemilih-pemilih yang berkualitas, pemilih-pemilih yang melakukan pilihannya dengan cerdas, para pemilih-pemilih yang betul-betul melakukan pemilihan dengan hati nurani mereka. Siapa yang terbaik yang untuk mereka pilih," kata Syamsurizal kepada wartawan, Jakarta, Rabu, (19/7).

Baca Juga:

Puan Ajak Jurkam Muda Ganjar Ciptakan Pemilu 2024 dengan Gembira

Oleh karena itu, Syamsurizal meminta para pihak terkait untuk menaruh perhatian khusus pada penyelenggaraan kontestasi elektoral 2024.

"Kita ingin agar mereka (pemda, Polri, TNI, Bawaslu, dan KPU) betul-betul ikut terlibat sepenuhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsurizal menekankan para pemilih berkualitas akan membawa hasil pemilu yang sah. Dia meminta agar masyarakat pemilik hak suara untuk tidak terjebak dalam money politic (politik uang) dan berbagai bentuk kampanye hitam lainnya.

"Sehingga hasil ke depan ini untuk pemilihan yang legitimate, walaupun dulu sangat legitimate. Karena kami di Komisi II selalu saja ingin terus meningkatkan kualitas-kualitas daripada penyelenggaraan pemilu," tuturnya.

Baca Juga:

Puan Minta Jurkam Ciptakan Pemilu yang Damai dan Penuh Cinta

Lebih lanjut politisi PPP itu mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang tengah mempersiapkan gelaran kontestasi politik 2024. Dia berharap pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan baik, tertib, dan aman.

"Itu yang diminta oleh KPU karena menyangkut juga tingkat kecepatan penyiapan administrasi oleh masing-masing instansi, karena jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemilu Semakin Dekat, AHY Desak Anies Segera Deklarasikan Cawapres

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Bagikan