Legalitas Tanaman Kratom Masih Jadi Perdebatan

MerahPutih.com - Di tahun 2013, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) resmi memasukkan kratom sebagai New Psychoactive Substance (NPS) atau Narkotika Jenis Baru pada golongan Plant Based Substances.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sepakat menyatukan instrumen kedua institusi untuk bersama-sama mengambil langkah kolaboratif guna menemukan titik terang terhadap regulasi kratom di Indonesia.

Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan, BNN sebagai institusi utama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia perlu memberikan kontribusi dalam menentukan arah kebijakan negara terhadap regulasi tanaman kratom, terutama melihat kandungan yang ada dalam tanaman itu.

"Kerja sama antara BNN dan BPOM yang telah lama terjalin ini perlu ditingkatkan melalui penelitian bersama ataupun pertukaran data dan informasi agar memiliki scientific based yang kuat," ujar Marthinus dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/7).

Baca juga:

Mengenal Tanaman Kratom Yang Dikonsumsi Warga Kalimantan Yang Jadi Polemik

Marthinus menuturkan, hingga kini, legalitas tanaman kratom yang banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara masih menjadi perdebatan.

Sebelumnya, seorang peneliti asal Jepang, Hiromitsu Takayama, menemukan adanya senyawa berbahaya pada tanaman kratom yang banyak dijumpai di kawasan Kalimantan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman kratom memiliki kandungan alkaloid utama berupa mitraginin dan 7-hidroksimitraginin.

Pada dosis rendah (1-5 gram), kedua zat tersebut dapat memberikan efek stimulan, namun pada dosis tinggi (5-15 gram), kratom dapat memberikan efek setara dengan morfin.