Legalisasi Kasino Bisa Jadi Alternatif Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak

MerahPutih.com - Anggota DPR dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita mengusulkan Indonesia meniru negara Arab dengan menjalankan kasino. Usulan disampaikan Galih dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR.

Pembukaan kasino di Indonesia bukan hal baru. Sejarah mencatat, kasino memang pernah dibuka secara resmi di Tanah Air dan memberi keuntungan besar ke pemerintah.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1967 di Jakarta. Saat itu, Gubernur Jakarta Ali Sadikin menghadapi tantangan pelik dalam membangun ibu kota. Banyak infrastruktur dan berbagai proyek besar belum dibangun karena ketiadaan anggaran. Dengan melokalisasi perjudian ke satu kawasan khusus, pemerintah berharap mendapat aliran dana dari hasil judi.

Pada 21 September 1967, Pemerintah DKI Jakarta melegalkan judi lewat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Nomor 805/A/k/BKD/1967. Lokasi kasino legal pertama di Jakarta dan Indonesia berada di Kawasan Petak Sembilan, Glodok.

Baca juga:

Komdigi Blokir Situs PeduliLindungi karena Tampilkan Iklan Judi Online

Arena kasino ini buka setiap hari tanpa henti dan dijaga ketat aparat kepolisian. Namun, perjudian hanya ditunjukkan untuk Warga Negara China atau keturunan China di Indonesia. WNI tidak diperbolehkan bertaruh di meja judi.

Ekonom Indonesia turut menyoroti wacana kajian pemerintah menyangkut legalisasi kasino dengan menyebut aktivitas tersebut sebagai alternatif sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tinggi setelah batubara dan nikel sekaligus upaya memberantas judi daring.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyebut, legalisasi kasino tidak akan jauh dari pertimbangan dari aspek penerimaan negara yakni menjadi objek baru PNBP.

Saat kasino dilegalkan, pemerintah tetap harus memperhatikan efek lanjutan dari kebijakan tersebut termasuk memfilter kalangan mana saja yang diizinkan untuk bermain di kasino.

"Ini yang harus diawasi ketat. Karena jangan sampai judi online yang selama ini kita lawan juga meminta pelegalan. Justru akan lebih berbahaya lagi ketika judi online akan meminta status legal yang sama," katanya.

Hal tak kalah penting adalah kajian mendalam terhadap revisi sejumlah regulasi seperti wacana lokalisir kasino di satu tempat tertentu.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mendorong pemerintah mengkaji usulan melegalkan kasino dengan mempelajari kebijakan sebagaimana diterapkan di Uni Emirat Arab dan Malaysia demi meningkatkan devisa negara.

"Indonesia juga sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sama seperti UEA yang kini membangun kasino besar di negaranya dan Malaysia yang secara resmi telah melegalkan kasino pada tahun 1969," katanya.

Dirinya meminta pemerintah untuk membuka mata menyikapi hal tersebut, termasuk membuat penilaian secara objektif terkait dengan sejumlah hal penting.

Ia menyatakan, Indonesia memang negara Muslim tapi dengan aktivitas judi yang masih tinggi. Padahal ketika era Ali Sadikin bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, aktivitas itu akhirnya dilegalkan.

"Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya. Tapi tentu dana tersebut untuk kepentingan yang tidak menyentuh, katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama dan lain sebagainya," katanya dikutip Antara. (*)