Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ekonom Benny Batara Hutabarat atau akrab disapa Bennix menggambarkan dua pilihan di balik wacana legalisasi judi dalam bentuk kasino di Indonesia.
Menurutnya, jika wacana itu direalisasikan akan menjadi pendapatan negara yang diterima melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kementerian Keuangan. Sementara sebaliknya hanya akan dinikmati oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
Demikian disampaikan Bennix dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi' di Jakarta Selatan, Sabtu (7/6).
"Lebih baik judi itu legal atau ilegal? Kalau judi itu legal, duit masuk ke Kementerian Keuangan Dirjen Pajak. Tapi kalau judi itu ilegal, duit masuk ke aparat. Pilihannya kita mau perkaya siapa hari ini?" ujar Bennix.
Baca juga:
Legalisasi Kasino Bisa Jadi Alternatif Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak
Diketahui, praktik perjudian yang kini masih berstatus ilegal kerap dimanfaatkan oleh oknum. Salah satu contohnya kasus judi online yang dibekingi oleh Pegawai Kementerian Digital dan Komunikasi (Komdigi).
Bennix juga menyinggung pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kebermanfaatan hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, jika legalisasi kasino akan bermanfaat, seperti membuka lapangan kerja, mendatangkan investor hingga peningkatan pendapatan negara, maka, pemerintah perlu mempertimbangkannya.
"Kebermanfaatan buat MK ini berulang kali bilang, hukum ini memang kita harus pindah ada kebermanfaatan nggak buat masyarakat, ada dampaknya nggak buat masyarakat," sebutnya.
Baca juga:
Singgung Strategi Singapura, Ekonom: Kasino Dilegalkan, Utang Indonesia Bisa Lunas!
"Kalau kita bikin ilegal, justru hanya memperkaya jenderal-jenderal penguasa bintang-bintang di langit itu buat apa?" tutup Bennix. (Pon)
