LBH Jakarta Kritik Rencana Gubernur Pramono Pasang CCTV di Pemukiman: Ancam Hak Privasi Warga

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan permukiman warga ibu kota.

Pengacara publik LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo mengkritik rencana tersebut. Ia menilai keberadaan CCTV bisa menimbulkan keresahan bagi warga karena merasa terawasi dalam beraktivitas sehari-hari.

"CCTV di permukiman dapat mengancam hak privasi Warga Jakarta. Jika, CCTV menyorot tiap-tiap rumah, aktivitas dan wajah warga yang terkesan adanya pengawasan berlebihan," tegas Alif dalam keterangannya, Selasa (22/4).

Alif memahami bahwa tujuan Pramono memasang CCTV di lingkungan rumah warga untuk menekan angka kriminalitas, sehingga kasus-kasus kejahatan bisa langsung diketahui.

Hanya saja, LBH Jakarta mengingatkan masyarakat juga berhak mendapat akses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka.

"Dalam penerapan program ini harus tunduk pada prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," urai dia.

Baca juga:

Pramono Mau Ubah RSUD Jadi Rumah Sakit Internasional, Yakin Pasti Lebih Keren

Selain itu, warga juga berhak untuk menarik persetujuan pemrosesan data, mengajukan keberatan terhadap pemrofilan, dan mengajukan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data CCTV.

"Hal ini perlu diperhatikan agar tidak ada tindakan penyalahgunaan dan meminimalisir kebocoran data pribadi warga oleh Pemprov DKI Jakarta," ucap Alif.

Sehingga, LBH Jakarta menuntut Pemprov DKI terlebih dulu melakukan musyawarah dengan pelibatan warga secara partisipatif, baik ketika penentuan lokasi pemasangan, penggunaan, perlindungan hak-hak warga, dan sanksi terhadap operator yang menyalahgunakan data CCTV tersebut.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno akan merealisasikan sejumlah program kerja dalam beberapa waktu mendatang. Di mana, program tersebut menjadi janji kampanyenya dalam Pilkada Jakarta 2024 kemarin.

Salah satunya adalah pemasangan CCTV di lingkungan RT/RW. Untuk program pemasangan CCTV, dikatakan cukup mudah dilaksanakan dibandingan dengan program lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, banyak vendor yang sudah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program tersebut.

Baca juga:

Pramono Marah Kemacetan Jakarta Utara Tidak Diantisipasi Pelindo

"Sebenarnya untuk CCTV itu jauh lebih mudah dibandingkan hal yang berkaitan dengan KJP. Kenapa lebih mudah? karena ternyata vendor CCTV di Jakarta itu banyak banget dan mereka sudah siap untuk memasang sejumlah setiap RT-RW di Jakarta. Mereka siap dengan sistemnya," papar Pramono. (Asp)