Lapor PPh 2017, Sandi Akui Status SPT Kurang Bayar

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Maret 2018
Lapor PPh 2017, Sandi Akui Status SPT Kurang Bayar

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar 4. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 secara elektronik di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar 4, Jalan Jenderal Sudirman Kav 56, Jakarta Pusat, pada Senin (26/3).

Dalam penyampaiannya Pria yang akrab dipanggil Sandi ini ternyata pelaporan SPT Pajak dirinya berstatus kurang bayar.

"Jadi pada Tahun 2017 lalu, saya sebagai pengusaha, dan hari ini ada di birokrasi. Jadi di 2017 ada dua sumber pemasukan saya dan oleh karena itu SPT saya kurang bayar," ujar Sandi.

Terkait hal tersebut, Sandi mengaku beberapa pajak yang masih kurang tersebut dirinya akan membayar hari ini juga. Menurut dia, pelunasan pajak itu memudahkan pemerintah untuk membangun Indonesia.

"Jadi hari ini juga dilunasi. mudah mudahan juga dengan pajak yang kita bayar ini bangsa kita bisa membangun lebih cepat lagi. membangun dengan integritas yang kuat seperti ditunjukan integritas di kantor wajib pajak besar 4 di wilayah semanggi," jelasnya.

Pasalnya, menurut dia dalam membangun Indonesia dibutuhkan kepatuhan warga untuk membayar pajak dan tepat waktu.

"Negeri ini membangun dan sangat membutuhkan kepatuhan warga yang memang harus bayar pajak. bayar pajak tepat pada waktunya," tuturnya

Ketika ditanya awak media mengenai berapa jumlah pendapatan yang harus ia setorkan pajaknya, Politisi Partai Gerindra ini pun enggan membeberkannya.

"Banyak berkurang. Dibanding tahun lalu, tapi kan income juga berkurang. sedikit membuka, penurunan cukup dramatis karena penghasilan saya sebagai pengusaha jauh lebih banyak dari pada sekarang ada di pemerintahan," tandasnya. (Asp)

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan