Andika Pratama
MerahPutih.com - Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres serentak pada 2024 masih berpotensi menimbulkan politik identitas dan isu mengenai suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan maraknya politik identitas dengan isu SARA tersebut muncul akibat beberapa faktor di antaranya akibat belum tuntasnya toleransi, adanya ketimpangan sosial ekonomi, dan adanya rekayasa elite politik.
Baca Juga
2.348 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
"Salah satu alat ukur demokrasi berjalan dengan baik adalah terhindar dari penyelenggaran pemilu yang mengedepankan isu SARA dan politik identitas baik saat pemilu maupun pemilihan (pemilihan pemerintah daerah) tahun 2024," kata Herwyn di Jakarta, Minggu (17/7).
Herwyn menjelaskan beberapa langkah Bawaslu dalam mencegah penyebaran politik identitas dan isu SARA. Pertama, menjalin kerja sama dengan platform media sosial dan kementerian dan lembaga negara terkait.
Langkah kedua, lanjut dia, melakukan pendekatan ke kelompok atau komunitas hingga paling bawah guna mencegah adanya kampanye yang menggunakan isu SARA dan politik identitas.
Herwyn menegaskan Bawaslu juga akan melakukan penindakan terkait kampanye bermuatan politik identitas, yakni menurunkannya dari media sosial (take down) agar berita tersebut tidak tersebar.
Baca Juga
"Kita akan melakukan kerja sama dengan platform seperti Facebook (Meta), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lainnya untuk mengantisipasi dan mengatur kalau ada hal-hal (potensi) yang merusak sendi-sendi persaudaraan di media sosial. Hal itu dilakukan agar informasi tersebut tidak menyebar," ujarnya.
"Kemudian kita bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri terkait dengan penindakan berita hoaks, berita palsu, atau berita yang bisa menciderai persaudaraan kita," imbuh dia.
Herwyn pun menyebutkan beberapa faktor alasan munculnya isu SARA yakni faktor media sosial, pemahaman yang belum tuntas soal bagaimana menjaga toleransi dan eksistensi setiap identitas.
Kemudian, tambahnya, masih ketimpangan sosial ekonomi, rekayasa elite politik, dan kecerobohan individu. Termasuk kecerobohan warganet yang menyinggung psikologi di media sosial.
"Jika diperhatikan ada ucapan-ucapan dari kita yang teledor dan ceroboh, kemudian viral dan menjadi munculnya politik SARA," pungkasnya. (Knu)
Baca Juga
Bawaslu Petakan Indeks Kerawanan Pemilu di Tiga Provinsi Baru Papua dan IKN
