Lahan Sorgum Dikembangkan Hingga 154 Ribu Hektare di NTT

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 04 Agustus 2022
Lahan Sorgum Dikembangkan Hingga 154 Ribu Hektare di NTT

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sorgum dapat menjadi alternatif sumber pangan selain beras dan jagung guna menghadapi krisis pangan seperti yang telah diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO).

Presiden Joko Widodo meminta pengembangan lahan sorgum hingga 154 ribu hektare di Kabupaten Waingapu, Nusa Tenggara Timur, sebagai komoditas pangan substitusi pengganti gandum.

Baca Juga:

Disebut Presiden Jokowi Jadi Pangan Alternatif, ini Manfaat Kesehatan Sorgum

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat internal terkait peningkatan produksi sorgum dan kebijakan gandum di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Arahan Bapak Presiden diprioritaskan untuk NTB di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat Bapak Presiden, dan di 2023 disiapkan lahan 115 ribu hektare dan di 2024 sebesar 154 ribu hektare," kata Menko Airlangga Hartarto dikutip dari Antara, Kamis (4/8).

Airlangga menjelaskan bahwa saat ini luas tanam sorgum hingga Juni 2022 baru mencapai 4.355 hektare yang tersebar di 6 provinsi dengan produktivitas 3,63 ton per hektare.

Di sisi lain, masih ada sembilan negara yang melakukan pelarangan ekspor gandum untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, antara lain Kazakhstan, Kirgizstan, India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia dan Ukraina.

Oleh karena itu, Presiden meminta adanya substitusi dan diversifikasi dari gandum sebagai bahan pangan dan campuran pakan ternak melalui sorgum.

Baca Juga:

Resep Arem-Arem Sorgum Kreasi Parti Gastronomi

Airlangga menambahkan bahwa pengembangan sorgum pada tahap awal dilakukan untuk 100 ribu hektare dari sasaran musim tanam 2022 sebanyak 15 ribu hektare.

Kemudian, peningkatan produksi sorgum diprioritaskan dengan pengembangan lahan seluas 115 ribu hektare pada 2023 dan 154 ribu hektare pada 2024.

Adapun harga jual sorgum saat ini mencapai Rp 3.500 per kg. Dengan produktivitas hingga 4 ton per hektare, petani mampu menghasilkan pendapatan Rp 12,5 juta, dikurangi biaya produksi sebesar Rp 8,4 juta.

"Kalau dibuat menjadi biji kering sosoh 9,2 juta ton per hektare harganya Rp 15 ribu dan itu akan memberikan keuntungan sebesar Rp 8 juta setiap panen," kata Airlangga.

Ia menambahkan bahwa pengembangan lahan sorgum ini akan menjadi satu ekosistem dengan peternakan sapi, mengingat batang dari sorgum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. (*)

Baca Juga:

Minta Perluas Penanaman Sorgum di NTT, Strategi Jokowi Hadapi Krisis Pangan

#Airlangga Hartarto #Menko Perekonomian #Presiden Joko Widodo #NTT
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Sindikat Internasional Penyelundupan Komodo dari NTT ke Thailand Terbongkar
Hasil pengembangan dari kasus pencurian Komodo yang terjadi pada 2025
Wisnu Cipto - Kamis, 09 April 2026
Sindikat Internasional Penyelundupan Komodo dari NTT ke Thailand Terbongkar
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Bagikan